Pelantikan 481 Pasangan Kepala Daerah Terpilih, Siap Kerja Ngebut?

Pengemudi Ojol Demo Tuntut THR: Apa Pemicu dan Dampaknya?

Sejumlah pengemudi ojek daring menggelar unjuk rasa dan mematikan aplikasi mereka demi menuntut pemerintah agar segera menerbitkan regulasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Apa yang memicu gerakan ini dan bagaimana implikasinya?

oleh Tim News Diperbarui 17 Feb 2025, 13:54 WIB

Diterbitkan 17 Feb 2025, 13:53 WIB

Pengemudi Ojol Demo di Patung Kuda Tuntut Payung Hukum

Aksi unjuk rasa massa dari pengemudi ojek online atau ojol yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (29/8/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin (17/2/2025) untuk menuntut penerbitan regulasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR). Sekitar 500 hingga 700 demonstran mendesak pemerintah mewajibkan pemilik platform untuk membayar THR kepada pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menegaskan, tuntutan ini merupakan akumulasi dari ketidakpuasan para pengemudi terhadap aplikator yang dianggap mengabaikan hak-hak buruh. Lily menyatakan, "10 tahun belum pernah ada yang memberikan THR untuk mereka, sedangkan mereka bekerja setiap hari menghasilkan ratusan juta."

Selain menggelar demonstrasi, para pengemudi juga diimbau untuk mematikan aplikasi secara serentak di berbagai kota sebagai bentuk protes. Langkah ini diambil untuk menekan pihak aplikator agar lebih memperhatikan kesejahteraan para pekerja yang selama ini terabaikan.

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) turut mendukung aksi ini. Mereka menginginkan adanya revolusi pekerja agar hak-hak mereka dipenuhi.

Insentif Tak Cukup

Ratusan Pengemudi Ojek Online Berunjuk Rasa

Pengemudi ojek online (ojol) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2020). Aksi demo ratusan sopir ojek online dipicu karena ada usulan anggota DPR yang ingin ojek online tidak mengangkut penumpang, melainkan hanya mengangkut barang. (Liputan6.com/Johan Tallo)... Selengkapnya

Igun Wicaksono, ketua umum Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia, juga menyatakan dukungannya terhadap aksi tersebut. Ia memperkirakan lebih dari 1.000 massa pengemudi online dari berbagai daerah akan turut serta dalam aksi ini.

Lily menyoroti bahwa fleksibilitas dalam kemitraan sering kali digunakan sebagai alasan oleh platform untuk menghindari kewajiban membayar THR. Banyak perusahaan yang memasang tarif murah, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan para pengemudi.

Menurut Lily, insentif yang diberikan selama ini tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan para pekerja platform. Para pengemudi sering kali harus bekerja melebihi ketentuan jam kerja 8 jam demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pemerintah Siapkan Regulasi

Pengemudi ojek online atau ojol yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) berorasi saat melakukan unjuk rasa di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Vicky, salah satu pengemudi ojol, menyatakan tidak ikut dalam unjuk rasa, tetapi memilih untuk mematikan aplikasinya sebagai bentuk solidaritas. "Saya libur [hari ini] menghargai driver yang demo. [Saya] di rumah saja karena tidak pernah ada perubahan," ujar Vicky, seperti dilansir BBC.

Regulasi mengenai pemberian THR bagi pengemudi ojek online saat ini tengah digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menteri Tenaga Kerja Yassierli menyatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan regulasi tersebut dan akan menyampaikannya kepada penyedia layanan atau aplikator.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai mekanisme maupun penghitungan THR tersebut. Berita ini akan terus diperbarui seiring perkembangan lebih lanjut.