Wacana Koalisi Permanen, Bisa Lahirkan Calon Tunggal di Pilpres 2029

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mengusulkan wacana koalisi permanen pada acara puncak Hari Ulang Tahun atau HUT ke-17 Gerindra. Hal ini menuai pro dan kontra.

Terkait hal ini, pengamat komunikasi politik, M. Jamilurdin Ritonga menilai wacana koalisi pemanen oleh Prabowo Subianto kepada KIM Plus memang membuka celah calon tunggal pada Pilpres 2029. 

Namun, lanjutnya, PDIP tampaknya akan sulit mau menjadi bagian koalisi permanen. PDIP tampaknya akan tetap berada di luar bila koalisi permanen terbentuk.

"Jadi, kalau PDIP tidak masuk koalisi permanen, maka peluang calon capres tunggal tampaknya tidak akan terwujud. PDIP meskipun sendiri tetap akan bisa mengusung sendiri pasangan capres," kata Jamiluddin saat dikonfirmasi, Senin (17/2/2025).

Menurut dia, PDIP bisa maku capres meski sendirian sebab ada keputusan MK sudah meniadakan presidential threshold. 

"Jadi, upaya membentuk koalisi permanen tampaknya tak akan membuat capres tunggal pada Pilpres 2029. Kalau ada niat ke arah itu, kiranya akan ditentang PDIP atau kemungkinan partai lain yang mempunyai calon mumpuni pada Pilpres 2029 sebagai penantang Prabowo," jelas Jamiluddin.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai tawaran koalisi permanen yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin loyalitas partai politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus.

Dia menyebut, Prabowo butuh kabinet dan koalisi yang satu komando dengannya ditengah pro kontra kebijakan pemerintah.

"Alasan pertama secara internal, untuk menyolidkan KIM Plus sekaligus menjamin loyalitas anggota KIM Plus agar satu irama, satu nafas politik dengan Presiden Prabowo," ujar Agung saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (16/2/2025).

"Karena ditengah dinamika kebijakan yang sangat krusial beberapa waktu terakhir, PPN, Elpiji, terus efisiensi (anggaran), Pak Prabowo butuh kabinet Merah Putih, KIM Plus yang bener-bener satu suara, satu komando dengan beliau," sambungnya.

Selain itu, kata dia, Prabowo ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa KIM Plus dan kabinet Merah Putih memiliki arah yang jelas dalam membangun Indonesia. Agung menyebut, Prabowo berharap stabilitas politik tetap terjaga.

"Harapannya arahannya ini bs menciptakan stabilitas politik, keberlanjutan program dan memberikan nafas optimisme ke masyarakat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan sesuai relnya," terang dia.

Disisi lain, Agung menilai, dihapusnya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen oleh Mahkamah Konstitusi (MK), membuat Pilpres 2029 menjadi lebih kompetitif. Terlebih, kata dia, Partai Gerindra telah meminta Prabowo kembali menjadi calon presiden atau capres 2029.

Menurut Agung, partai politik yang tergabung dalam KIM Plus sulit menolak tawaran membentuk koalisi permanen. Pasalnya, Prabowo memiliki dukungan parlemen yang kuat dan tingkat kepuasan masyarakat dalam 100 hari kerja sangat tinggi.

"Pak Prabowo didukung oleh tiga alasan yang cukup solid. Pertama, dia punya dukungan parlemen 80 persen lebih sekarang. Secara sosiologis, approval rating di atas 80 persen dan secara historik, siapapun presiden di periode pertama diuntungkan dipilih lagi di periode kedua," ucap dia.

"Karena didukung infrastruktur politik, sumber daya politik mumpuni untuk bisa memenangkan pertarungan," tutup Agung.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sempat mengulas permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk koalisi permanen.

"Intinya memperkuat koalisi kita. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," ujar Cak Imin usai pertemuan antara Prabowo dan KIM Plus di Hambalang Jawa Barat, Jumat 14 Februari 2024.