Mendiktisaintek Diganti, Pakar: Prabowo Tak Main-Main Wujudkan Program untuk Pendidikan

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai sikap Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah bukti Presiden tidak main-main untuk sektor pendidikan.

“Ini yang sepertinya sebagai bentuk pembuktian bahwa Prabowo itu tidak pernah main-main dengan keinginannya untuk mewujudkan bagaimana program-program untuk kepentingan masyarakat, termasuk yang terkait dengan pendidikan,” ujarnya.

Adi menyebut pergantian ini bagian dari respons dan keinginan publik setelah Prabowo genap 100 hari kinerja pemerintahan.

“Maka tidak ada cerita. Kalau ada menteri-menteri yang kinerjanya tidak perform, kemudian kontroversial dan merugikan masyarakat secara umum. Tidak ada cerita," ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa momentum reshuffle kali ini semacam ultimatum politik kepada menteri-menteri yang lain untuk bekerja dengan baik.

“Kalau ke depan kinerjanya tidak oke, kinerjanya selalu merugikan, bukan tidak mungkin mereka ini tinggal menghitung waktu juga," kata Adi.

Sementara itu juru bicara Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Ujang Komaruddin mengatakan pemotongan anggaran pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa UKT itu tidak benar adanya.

"Kita tahu bahwa beasiswa, bagi mahasiswa UKT itu tidak ada yang diefesiensikan, tidak ada yang dikurangi, semuanya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada," jelas Ujang.

Lebih lanjut ia mengatakan selama ini yang disampaikan Mendiktisaintek menimbulkan salah penafsiran dan menimbulkan kekuatiran banyak kalangan, terutama kalangan adik-adik mahasiswa.

"Tidak sama sekali pemotongan itu. Jadi sekali lagi kami perlu jelaskan kepada teman-teman mahasiswa, itu tidak ada pemotongan. Ini kan berbahaya penafsiran seperti itu. Oleh karena itu kami dari pemerintah ingin memastikan bahwa sejatinya beasiswa terkait dengan UKT itu sama sekali tidak naik. Dan itu sudah dijelaskan oleh Ibu Menkeu ketika di DPR," tegas Ujang.