Mendiktisaintek Pastikan Tidak Ada Pengurangan Beasiswa dan KIP Kuliah

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) memastikan tidak ada pengurangan terhadap beasiswa hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah. Hal ini disampaikan langsung oleh Mendiktisaintek Brian Yuliarto usai rapat bersama dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Intinya ingin memastikan program-program yang telah direncanakan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kami paparkan tadi rencana-rencana kita untuk melaksanakan program-program yang memang sudah disiapkan sebelumnya," kata Brian kepada wartawan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

"Tentu tadi juga kita menekankan kembali KIP, beasiswa, itu tidak ada yang berkurang sedikit pun. Itu tadi kita sama-sama sepakati dan memang sudah dibuat menjadi seperti itu," sambungnya.

Selain itu, dirinya memastikan tidak perlu adanya kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). "Kemudian juga kami menyampaikan bahwa berbagai kegiatan operasional kampus-kampus itu tidak sampai berkurang. Sehingga UKT tidak perlu dinaikkan, UKT tidak akan naik. Itu saja," tegasnya.

Selain itu, terkait dengan pertemuan dengan Komisi X DPR RI. Dirinya mengungkapkan, banyaknya masukan dan menyampaikan sejumlah perbaikan, penyempurnaan hingga pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia.

"Demikian juga dengan riset dan inovasi yang perlu dilakukan, koordinasi-koordinasi, bagaimana peran-peran itu semakin dioptimalkan," ungkapnya.

"Karena kita tahu APK dari pendidikan tinggi kita kan masih rendah. Jadi sebenarnya masih cukup banyak ruang, baik PTN maupun PTS, itu untuk sama-sama berkembang untuk melahirkan SDM-SDM yang memang dibutuhkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani memastikan, tidak akan ada pengurangan atau penurunan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Hal ini dikatakannya usai rapat yang digelar secara tertutup bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) terkait efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Kemudian, terkait dengan rapat yang digelar secara tertutup ini dikatakannya karena ada kebijakan-kebijakan yang hari ini sedang dikomunikasikan dengan pihak Istana Negara yang belum bisa diumumkan secara resmi ke publik.

"Contoh misalnya pengurangan BOPTN, kemudian tunjangan kinerja, kemudian anggaran untuk sertifikasi dosen. Nah ini menurut kami di Komisi X besarannya belum final, sehingga di rapat ini kami pertegas kembali agar tukin tetap harus dibayarkan di tahun 2025," kata Lalu kepada wartawan, Jakarta.

"Sertifikasi dosen juga harus dianggarkan di tahun 2025, BOPTN tidak dikurangi. Sehingga tidak mengakibatkan kenaikan biaya Kuliah Tunggal atau UKT," sambungnya.

Selanjutnya, terkait dengan anggaran pihaknya mendorong diturunkan menjadi Rp6,17 triliun. Namun, jumlah tersebut belum termasuk dengan tunjangan kinerja (tukin) dosen.

"Nah bagaimana caranya untuk membayar 2025? Kami Komisi X meminta Mendikti Saintek yang baru untuk mengusulkan dianggaran biaya tambahan," sebutnya.

"Pada prinsipnya di dalam barusan beliau sudah sepakat dan komit untuk membayar tukin tahun 2025 termasuk serdos, termasuk BOPTN itu tidak akan diturunkan dan akan mengikuti hasil dari raker kami," sambungnya.

Kemudian, dengan tidak adanya pengurangan BOPTN diharapakan agar tidak ada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

"Ya tentu khusus untuk perguruan tinggi negeri, kami berharap dengan tidak turunnya BOPTN sebesar 60%, maka tentu untuk mempermulakan kembali anggaran yang tadinya mereka beringinan untuk menaikkan UKT," ungkapnya.

"Ini kami berharap agar dengan tidak turunnya BOPTN ini UKT tidak naik, karena komponen-komponen itu masuk ke dalam simulasi BOPTN," pungkasnya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com