DPRD Jawa Barat Minta Kepsek Ikuti Instruksi Gubernur Terkait Studi Tour

Pradi menilai, kebijakan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat bukan tanpa alasan, dan telah melihat dari sejumlah unsur kebaikan.

oleh Dicky Agung Prihanto Diperbarui 20 Feb 2025, 19:40 WIB
Diterbitkan 20 Feb 2025, 19:40 WIB
DPRD Jabar
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna saat ditemui di Balai Kota Depok. (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto).... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna turut mendukung langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, usai menonaktifkan Kepala SMA Negeri 6 Depok, buntut dari study tour siswa ke Bali. Pradi meminta kepala sekolah untuk mengikuti instruksi Gubernur Jawa Barat.

Pradi Supriatna mengatakan, keputusan Gubernur Jawa Barat terhadap menonaktifkan Kepala SMA Negeri 6 Depok dinilai sudah baik. Menurutnya, keputusan tersebut dinilai untuk memenuhi unsur rasa kenyamanan dan keadilan kepada orang tua siswa.

“Saya mendukung langkah Gubernur untuk menjawab keresahan orang tua siswa,” ujar Pradi saat dikonfirmasi Liputan6.com di Balai Kota Depok, Kamis (20/2/2025).

Pradi menilai, kebijakan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat bukan tanpa alasan, dan telah melihat dari sejumlah unsur kebaikan. Untuk itu, sudah selayaknya para kepala sekolah di wilayah Jawa Barat untuk mengikuti aturan dari Gubernur Jawa Barat.

“Pak Gubernur sampaikan untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini (study tour), mungkin beliau ingin lebih mengenalkan wilayah atau daerah (Jawa Barat),” jelas Pradi.

Pradi menjelaskan, study tour pendidikan di wilayah Jawa Barat dinilai lebih manfaat dengan memperkenalkan sejarah maupun wisata di Jawa Barat. Pradi meminta, sekolah dapat mengambil langkah positif atas kebijakan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat. 

“Saya rasa itu lebih baik, mungkin bisa lebih manfaat, artinya tidak menutup orang tua ingin berdarmawisata dengan anaknya, ya silahkan saja,” jelas Pradi.

Keputusan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat merupakan hentakan untuk kepala sekolah, untuk seirama yang dilakukan Gubernur Jawa Barat. Keputusan Gubernur Jawa Barat memiliki pandangan lain sehingga melakukan tindakan tersebut.

“Kan tidak semua orang tua siswa setuju, karena kan study tour tersebut mengeluarkan anggaran dan tidak semua orang tua siswa mampu membayar,” terang Pradi.

Tindakan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat merupakan upaya terbaik untuk masyarakat dan sekolah. Hal itupun dapat dijadikan sebagai peringatan kepada sekolah untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

“Aturan itu kan disiapkan tentu untuk dilaksanakan, nah Pak Gubernur menerapkan aturan yang mungkin menurut pandangan ini baik untuk masyarakat,” ungkap Pradi.

 

Dedi Mulyadi Resmi Dilantik

Sebelumnya, Dedi Mulyadi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat (Gubernur Jabar) periode 2025-2030. Dia memastikan segera bekerja selepas dari Istana Negara, salah satunya dengan menindaklanjuti pencopotan kepala sekolah SMA Negeri 6 Depok (Kepala SMAN 6 Depok).

“Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar Surat Edaran Gubernur yang tidak boleh siswanya ke luar provinsi,” tutur Dedi Mulyadi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

"Nah ini salah satu bagian yang akan kita benahi, dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan diluar ketentuan atau tidak," sambung Dedi.

Diketahui sebelumnya, 347 siswa kelas XI SMAN 6 Depok menggelar study tour ke Surabaya, Malang, dan Bali pada 17-24 Februari 2025, meski sempat dilarang Gubernur Terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Kegiatan yang berlangsung selama delapan hari itu bertujuan untuk mengunjungi perguruan tinggi dan melakukan observasi budaya.

Dedi Mulyadi melarang lantaran mendengar keluhan wali murid yang keberatan dengan biaya study tour, sebab dinilai terlalu besar.

Infografis

Infografis Gelombang Demonstrasi Marak, DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Gelombang Demonstrasi Marak, DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada. (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya