Band Sukatani Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Ngaku Diintimidasi dari Juli 2024

Liputan6.com, Jakarta - Grup Band Sukatani angkat bicara perihal kasus dugaan intimidasi dari polisi hingga diajak menjadi Duta Polri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, lewat akun Instagram resminya.

“Hallo kawan-kawan, mau mengabarkan bahwa kami dalam keadaan baik namun masih dalam proses recovery pasca kejadian bertubi yang selama ini kami hadapi sejak Juli 2024 lalu. Tekanan dan intimidasi dari Kepolisian terus kami dapatkan, hingga akhirnya video klarifikasi atas lagu yang berjudul "Bayar Bayar Bayar" kami unggah melalui media sosial,” tulis unggahan Band Sukatani dikutip Liputan6.com, Senin (3/3/2025).

Kejadian tersebut disebut telah membuat Band Sukatani mengalami berbagai kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil. Namun, adanya dukungan dan solidaritas dari berbagai pihak membuat mereka merasa lebih kuat dan tidak menyerah.

“Setelah video klarifikasi kami unggah, banyak sekali tawaran-tawaran kepada Twister Angel akibat respon dari adanya pemecatan. Bahkan khususnya kepada Sukatani, tawaran menjadi Duta Polisi dari Kapolri, dengan itu kami menolak dengan tegas tawaran menjadi Duta Kepolisan tersebut,” sambung isi unggahan.

Menurut Band Sukatani, saat ini ada banyak narasi yang simpang siur terkait dengan pemecatan sepihak yang dilakukan oleh pihak Yayasan kepada vokalis grup musik tersebut.

“Kami meluruskan bahwa Twister Angel benar-benar diberhentikan (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak oleh Yayasan tempatnya mengajar dengan alasan Twister Angel termasuk salah satu personel Sukatani Band Punk,” lanjut tulisan di unggahan Instagram.

Namun begitu, pemecatan itu disebut dilakukan tanpa memberikan ruang dan kesempatan bagi sang vokalis untuk dimintai keterangan. Bahkan, dalam surat pemecatan yang diterima tidak menjelaskan apakah keikutsertaan sebagai personel Band Sukatani sebagai pelanggaran berat.

Kemudian terkait pentas di Slawi, Tegal, hal itu murni bentuk tanggung jawab Band Sukatani dalam rangka memenuhi janji tetap melakukan pertunjukan sesuai kontrak yang disepakati jauh hari, sebelum kasus pembredelan lagu "Bayar Bayar Bayar".

“Kami paham bahwa apa yang baru saja kami alami dan dukungan luas dari kawan-kawan semua membuat semua pihak yang berbuat salah pada kami tiba-tiba mau terlihat baik. Jika ada yang berkepentingan dalam acara di Tegal kemarin, itu sudah di luar kuasa kami, dan pada saat itu juga kami tidak minta pengawalan khusus dari pihak kepolisian,” beber Band Sukatani.

Sementara untuk pentas di Sleman, adalah gigs yang digerakkan oleh teman-teman Band Sukatani di Jogja dan sekitarnya, sebagai ajang untuk bersilaturahmi, saling memberikan dukungan, dan berbagi energi. Mereka pun berterima kasih untuk semua yang sudah hadir dan menguatkan.

“Terima kasih untuk dukungan kawan-kawan dimanapun kalian berada. Sehingga membuat kami yakin, kami tidak sendirian. Kami mengabarkan bahwa saat ini kami menambah satu kekuatan baru kami akan berjalan bersama dengan LBH Semarang-YLBHI. Sampai jumpa di pentas-pentas berikutnya,” tutup Band Sukatani.

Menanggapi hal itu, Polri pun dinilai sebagai bagian dari kebebasan berekspresi warga negara.

“Bapak Kapolri sudah memberikan apresiasi ya, atas masukan, kritik, melalui seni. Kemudian juga Pak Kapolri mengapresiasi sebagai Duta Polri. Namun kembali lagi, apa yang sudah disampaikan tadi pertanyaan teman-teman media, adalah merupakan hak untuk berekspresi. Dan kita hargai ya,” tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025).

Yang pasti, lanjutnya, Polri akan terus berusaha memperbaiki institusi dan personel agar terus dicintai oleh masyarakat Indonesia. Termasuk soal dugaan intimidasi yang terjadi terhadap Band Sukatani.

“Tentunya kami akan tetap konsentrasi, khususnya Polri ya akan melakukan pembenahan-pembenahan apabila didapati dalam hal segala aspek,” jelas dia.

Namun terlepas dari adanya masukan dan kritik, Trunoyudo menekankan salah satu fokus utama Polri adalah meningkatkan pelayanan publik secara optimal, khususnya yang bersifat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

“Yang positif di mata masyarakat, juga ada kemudian perlindungan, pengayoman juga ada pelayanan kepada masyarakat yang perlu kita tingkatkan, serta penegakan hukum seperti baru saja terjadi, ini bagian dari bagaimana publik juga bisa merespon positif, namun terhadap kritikan, masukan, kita akan melakukan langkah-langkah perbaikan juga,” Trunoyudo menandaskan.