5 Respons Sejumlah Menteri, Polri, hingga DPR RI Terkait Lagu Band Sukatani Bayar Bayar Bayar

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih turut angkat bicara usai Sukatani Band merilis permintaan maaf terkait lagu Bayar Bayar Bayar yang ditujukan untuk oknum Polri.

Diketahui, lagu Bayar Bayar Bayar bercerita tentang 'pungutan' ketika berurusan dengan polisi harus mereka tarik dari platform musik. Namun, usai mereka melakukan 'klarifikasi', lagu-lagunya justru makin dikenal dan diputar di berbagai tempat sebagai respons masyarakat atas tindakan kepolisian.

Salah satunya Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dia mengatakan, pemerintah selalu mendukung kebebasan berekspresi semua warga negara. Namun, dia mengingatkan adanya batasan dalam kebebasan berekspresi. Fadli Zon menuturkan bahwa kebebasan yang diberikan tersebut tak boleh mengganggu hak warga negara lain.

"Kan kita selalu mendukung kebebasan berekspresi, tetapi tentu semua kita tahu kebebasan berekspresi itu jangan sampai menganggu hak dari orang lain dan kebebasan yang lain," ujar Fadli Zon kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 21 Februari 2025.

Sementara itu, video permintaan maaf band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani, terkait lagu Bayar, Bayar, Bayar ramai disorot publik. Tak hanya itu, ramai di media sosial, bahwa vokalisnya Novi Citra Indriyati, dipecat menjadi guru.

Terkait hal tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia atau Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, sudah meminta staf dan Kanwil Jawa Tengah mengecek.

"Staf saya darı Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," ucap Natalius Pigai dalam akun X-nya di @NataliusPigai2 yang sudah dikonfirmasi, Minggu 23 Februari 2025.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun lalu mengajak Band Sukatani untuk menjadi duta Polri dalam rangka melakukan perbaikan institusi, serta mencegah terjadinya perilaku menyimpang seluruh personel. Dia pun siap merealisasikan hal itu apabila Band Sukatani menerima niatan tersebut.

"Nanti kalau Band Sukatani berkenan akan kami jadikan Juri atau Band Duta, untuk Polri terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi dan juga konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang," tutur Listyo kepada wartawan, Minggu 23 Februari 2025.

Berikut sederet respons sejumlah pihak usai Sukatani Band merilis permintaan maaf terkait lagu Bayar Bayar Bayar yang ditujukan untuk oknum Polri dihimpun Tim News Liputan6.com:

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi soal permintaan maaf dari band Sukatani terkait lirik lagu mereka berjudul Bayar Bayar Bayar yang membahas mengenai oknum polisi.

Fadli Zon mengatakan, pemerintah selalu mendukung kebebasan berekspresi semua warga negara.

Namun, dia mengingatkan adanya batasan dalam kebebasan berekspresi. Fadli Zon menuturkan bahwa kebebasan yang diberikan tersebut tak boleh mengganggu hak warga negara lain.

"Kan kita selalu mendukung kebebasan berekspresi, tetapi tentu semua kita tahu kebebasan berekspresi itu jangan sampai menganggu hak dari orang lain dan kebebasan yang lain," kata Fadli Zon kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 21 Februari 2025.

Dia menuturkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) menjadi isu yang sensitif di Indonesia. Sehingga, masyarakat jangan sampai menyinggung isu-isu terkait suku, agama, dan institusi yang dapat merugikan.

"Misalkan kalau di Indonesia itu kan SARA itu jadi salah satu yang jadi bagian batasan kita dan tentu saja undang-undang kita. Misalnya, jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, antargolongan, ya bahkan juga institusi-institusi yang bisa dirugikan," ujar Menteri Kebudayaan.

Fadli Zon menilai tidak masalah apabila semangat dari lirik lagu milik band Sukatani tersebut untuk mengkritik. Namun, Fadli mengingatkan agar tak menyentuh batasan-batasan.

"Kalau semangatnya saya kira maksudnya kan yang memang kritik itu saya kira tidak ada masalah. Tapi batasan-batasan itulah," tutur Fadli.

Terkait lagu yang menyinggung polisi, Fadli menyebut hal tersebut memang kurang baik. Sebab, institusi menyangkut banyak orang yang ada di dalamnya.

"Masalahnya kan itu ketika mungkin menyebut, itu terkait dengan institusi misalnya apakah nanti kalau di bilang sebagai misalnya sebagai profesi, dosen atau guru. Itu kan bisa saja institusi guru, dosen, tentara, dan lain-lain itu juga bisa terbawa-bawa secara institusi," jelas dia.

"Kalau mengkritik orang atau pelaku atau oknum saya kira sih enggak ada masalah kalau pelaku atau oknum. Tapi kalau itu bisa membawa institusinya yang kemudian terkena dampak, ini yang mungkin bisa jadi masalah," sambung Fadli.

Video permintaan maaf band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani, terkait lagu "Bayar, Bayar, Bayar," ramai disorot publik. Tak hanya itu, ramai di media sosial, bahwa vokalisnya Novi Citra Indriyati, dipecat menjadi guru.

Terkait hal tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, sudah meminta staf dan Kanwil Jawa Tengah mengecek hal tersebut.

"Staf saya darı Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," kata dia dalam akun X-nya di @NataliusPigai2 yang sudah dikonfirmasi, Minggu 23 Februari 2025.

Menurut Natalius, antara Sukatani dan pihak kepolisian sudah jelas. Bahkan, Polri menyatakan siap menerima kritikan dan sejumlah masukan. Karena itu, jika soal pemecatan benar adanya, dia meminta untuk segera dilaporkan.

"(Sukatani dan Kepolisian-sudah minta maaf dan kepolisian juga menerima sebagai kritikan atau masukan. Soal pemecatan silakan laporkan kepada Kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," lanjut cuitannya.

Sementara dalam keterangannya, Natalius menegaskan, HAM tidak bisa dibatasi tetapi berdasarkan prinsip Siracusa kebebasan bisa dibatasi hanya dengan UU atau Keputusan Pengadilan.

"Rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian termasuk melalui musik. Kecuali jika kesenian yang isinya mengganggu moralitas bangsa (pornografi/pornoaksi atau tuduhan yang merusak kehormatan dan martabat individu dan integritas nasional)," jelas dia.

"Saya sendiri tidak masalah dengan kesenian apapun asal jangan anonim dan mengandung unsur tuduhan," lanjut Natalius.

Natalius juga menuturkan, bagi aparat perlu koreksi dan perbaikan terhadap pemahaman akan HAM itu.

"Tetapi bagi Aparat perlu koreksi dan perbaikan melalui mainstreaming Hak Asasi Manusia," jelas dia.

Selain itu, Natalius mengingatkan akan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pentingnya koreksi secara substantial saat Rapim TNI/Polri tanggal 30 Januari 2025.

"Dan kami Kementerian HAM akan melakukan pengarustamaan Hak Asasi Manusia di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk kepolisian. Transformasi menuju Indonesia yang berperadabaan HAM dan Demokrasi yang prominen di 2045," pungkasnya.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri memeriksa anggota Ditressiber Polda Jawa Tengah buntut dari band Sukatani yang merilis lagu 'Bayar Bayar Bayar'. Pemeriksaan anggota Polda Jawa Tengah itu sebagai bentuk tranparansi Polri.

"Langkah ini diambil untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh Polri," ujar Divpropam Polri melalui akun X resminya Sabtu 22 Februari 2025.

Propam Polri kemudian menegaskan akan terbuka dengan kritik dan masukan dari masyarakat guna memperbaiki organisasi guna memberikan pelayanan yang lebih baik. Namun dalam akun tersebut tidak menjelaskan perihal materi pemeriksaan terhadap anggota Polda Jawa Tengah itu.

"Terima kasih atas perhatian dan dukungannya," tulis akun tersebut.

Ditambahkan, Divisi Propam Polri melakukan pemeriksaan terhadap enam anggota dari Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah terkait dugaan intimidasi terhadap Band Sukatani.

"Kami akan terus mendalami dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum anggota Polri terhadap personel Band Sukatani. Saat ini, dua personel lain dari Ditressiber Polda Jateng telah diperiksa, sehingga total ada enam personel yang dimintai keterangan," tulis akun X Divpropam Polri @Divpropam seperti dikutip Liputan6.com, Senin 24 Februari 2025.

Divisi Propam Polri menegaskan, kepolisian berkomitmen menjamin keselamatan dua personel Band Sukatani. Polri sendiri melakukan pengamanan pada konser mereka di Tegal pada 23 Februari 2025.

"Polri selalu terbuka terhadap kritik yang membangun dan terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Mari bersama-sama ciptakan ruang ekspresi yang positif dan kondusif," tutup keterangan Divisi Propam Polri tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak Band Sukatani untuk menjadi duta Polri dalam rangka melakukan perbaikan institusi, serta mencegah terjadinya perilaku menyimpang seluruh personel. Dia pun siap merealisasikan hal itu apabila Band Sukatani menerima niatan tersebut.

"Nanti kalau Band Sukatani berkenan akan kami jadikan Juri atau Band Duta, untuk Polri terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi dan juga konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang," tutur Listyo kepada wartawan, Minggu 23 Februari 2025.

Listyo kembali menegaskan komitmennya bahwa Polri tidak antikritik. Seluruh jajaran kepolisian menerima dan terbuka dengan berbagai bentuk saran dan masukan.

"Ini bagian dari komitmen kami untuk terus berbenah menjadi organisasi yang bisa betul-betul adapatif menerima koreksi untuk bisa menjadi organisasi modern yang terus melakukan perubahan dan perbaikan menjadi lebih baik," jelas dia.

Lebih lanjut, Listyo memastikan tidak pernah melarang ataupun membungkam siapapun yang menyalurkan hak kebebasan berekspresi, termasuk Band Sukatani. Bahkan tercatat telah ada berbagai kegiatan untuk masyarakat dalam menyalurkan pendapat dan ekspresi, seperti lomba orasi, mural hingga Stand Up Comedy.

Keseluruhan kegiatan itu pun bertemakan kritik untuk Kapolri dan partisipasi masyarakat terpantau sangat antusias dalam mengikuti setiap acara tersebut.

Dia menyatakan, institusi Polri sangat terbuka dengan kritik, mengingat hal tersebut pun menjadi bahkan serta refleksi untuk membangun Korps Bhayangkara menjadi lebih baik dan dicintai oleh masyarakat.

"Dan bagi kami kritik terhadap Polri menjadi bentuk kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri," Listyo menandaskan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Rudianto Lallo memuji sikap arif yang ditunjukkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dengan lagu "Bayar Bayar Bayar" yang dilantunkan band punk Sukatani.

"Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan sikap arif dan bijaksana dalam menyikapi lagu 'Bayar Bayar Bayar' karya grup band Sukatani, di mana lirik lagu tersebut berisi kritik yang sangat tajam terhadap polisi. Saya salut dengan sikap Kapolri," kata Rudianto Lallo yang akrab disapa Rudi di Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Nasdem di Komisi III DPR ini menekankan, seluruh Polda beserta jajaran di bawahnya dan para personel Polri haruslah mencontoh dan meneladani sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menyikapi kritik apapun bentuknya. Bagi Rudi, tidak boleh ada lagi Polda atau pejabat/personel Polri yang antikritik.

"Sikap arif dan bijaksana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menyikapi kritik harus jadi contoh, harus diteladani semua personel dan unit di Polri dari level Mabes Polri sampai level terendah di Polsek," ungkapnya.

Menurut Rudi, kritik yang terkandung dalam lagu 'Bayar Bayar Bayar' karya grup band Sukatani seharusnya juga menjadi pengingat bagi Polri secara institusi maupun bagi para personel Kepolisian untuk berbenah. Selain itu, Rudi mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berencana menjadikan band Sukatani sebagai duta Polri.

"Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa Polri terbuka menerima kritik untuk evaluasi perbaikan Polri yang kemudian Kapolri ingin menjadikan band Sukatani sebagai juri atau band duta untuk Polri patut kita dukung bersama. Pernyataan ini jelas sekali juga merupakan bentuk dukungan Kapolri kepada band Sukatani dalam berkarya," tegasnya.

Rudi melanjutkan, Komisi III DPR sebagai mitra kerja Polri tentu akan terus mengingatkan Polri untuk tetap terbuka dan tidak bersikap represif jika ada kritik dari masyarakat termasuk dari kalangan musisi atau seniman atau grup band. Rudi pun menyayangkan sikap Polda Jawa Tengah melalui oknum personel Subdit I Ditressiber yang melakukan klasifikasi atau permintaan keterangan kepada dua personel band Sukatani yaitu Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel.

"Seharusnya Polda Jawa Tengah tidak serta merta bersikap represif, apalagi diduga cenderung bersikap intimidatif kepada dua personel band Sukatani, sehingga mereka minta maaf dan menarik lagu 'Bayar Bayar Bayar' dari semua platform. Bahkan, Novi Citra yang berprofesi sebagai guru itu dipecat dengan dugaan akibat ada surat dari pihak Polda Jawa Tengah ke pihak sekolah. Cara-cara represif dan intimidatif seperti ini tidak boleh lagi terus terulang," ujar Rudi.

Terakhir, Rudi mendukung upaya Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap oknum personel Subdit I Ditressiber yang melakukan klasifikasi atau permintaan keterangan kepada dua personel band Sukatani. Rudi mendorong Divpropam Polri agar memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum tersebut.

"Semua oknum yang diduga terlibat melakukan intimidasi harus ditindak dan diberikan sanksi tegas. Proses pemeriksaannya juga harus transparan," tandas Rudi menutup pernyataannya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak Band Sukatani untuk menjadi duta Polri dalam rangka melakukan perbaikan institusi, serta mencegah terjadinya perilaku menyimpang seluruh personel.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mengusulkan dari kejadian Sukatani, Polri bisa juga membuat festival musik yang isinya mengkritisi kepolisian.

"Dari situ, saya mengusulkan agar Polri juga dapat membuat festival musik yang isinya mengkritisi kinerja kepolisian," lata dia dalam keterangannya, Senin 24 Februari 2025.

Di sisi lain, Politikus PKB ini masih mempertanyakan motif Polda Jawa Tengah, di mana membuat Sukatani meminta maaf dan jelas berbeda dengan sikap Kapolri ini.

"Jadi dugaan intimidasi yang dilakukan anggota polisi dari Polda Jawa Tengah ini terhadap anggota band Sukatani hingga mereka membuka topeng sebagai personanya di atas panggung dan meminta maaf kepada polisi adalah tanda tanya besar," ungkap Abdullah.

Karena itu, dia meminta Propam Polri mengusut hal ini, dan segera menindak tegas jika diteukan dugaan intimidasi. Jika tidak, isu ini berpeluang menambah sentimen negatif yaitu kepolisian diduga melindungi anggotanya yang disebut diduga melakukan intimidasi kepada band Sukatani.

"Hal ini akan merugikan Kapolri yang dengan tegas menyatakan, siapa yang mengkritik Polri paling keras, ia adalah sahabat Kapolri," jelas dia.

"Anggota polisi mesti paham, bahwa kebebasan berekspresi yang disampaikan melalui bermusik adalah hak warga negara yang mesti dilindungi sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, bukan malah sebaliknya," tandas dia.