ICW Desak MBG Distop, Komisi IX: Tidak Setuju, Pengawasan Saja Diperketat

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lantaran program tersebut dinilai sangat permasalah.

Komisi IX DPR selaku mitra kerja BGN menilai, tidak perlu sampai membubarkan program tersebut. Wakil Ketua Komisi IX Yahya Zaini menyatakan, yang harus diatasi adalah masalahnya bukan programnya.

Apalagi, kata Yahya, MBG adalah program prioritas Prabowo sejak masa kampanye.

“Kalau dihentikan saya tidak setuju, karena MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo,” kata Yahya saat dikonfirmasi, Jumat (25/4/2025).

Yahya mencontohkan, kasus keracunan MBG hanya secuil atau sepersekian persen dibandingkan keseluruhan MBG. “Kasus keracunan yang terjadi hanya 0,5 % atau 6 kasus dari 1000 lebih dapur yang beroperasi,” ungkapnya.

Menurut Yahya, yang harus dilakukan pemerintah adalah memperketat pengawasan dan evaluasi total.

“Solusinya pengawasan diperketat, tingkatkan pengawasan. Juru masak perlu dilatih terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugasnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini disampaikan setelah ICW mengungkap berbagai permasalahan serius yang membelit program andalan pemerintah tersebut, mulai dari dugaan korupsi hingga buruknya kualitas layanan.

Dalam kajiannya, ICW mencatat sedikitnya empat persoalan utama dalam implementasi program MBG yang berpotensi merugikan negara sekaligus merusak tujuan awal program: meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak-anak sekolah di Indonesia.

1. Dugaan Kecurangan Pengelolaan Anggaran

ICW menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan MBG. Salah satu mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku mengalami kerugian hingga nyaris Rp 1 miliar setelah tidak menerima pembayaran dari Yayasan MBN, mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal dapur tersebut telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan pada Februari hingga Maret 2025.

Situasi serupa juga terjadi di daerah lain. Di Sumenep, Madura, para petugas dapur MBG memilih berhenti bekerja karena beban kerja yang berat tak sebanding dengan upah. ICW juga mencatat adanya dugaan monopoli pengadaan alat dapur oleh BGN, yang memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program.

2. Penyaluran Anggaran Diduga Langgar Aturan

ICW menyebut, penyaluran anggaran MBG tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.05/2021 yang mengatur bantuan pemerintah. Dalam aturan tersebut, dana bantuan harus langsung disalurkan ke penerima manfaat, bukan melalui pihak ketiga seperti yayasan atau mitra eksternal.

"Model penyaluran yang tidak langsung seperti ini membuka celah korupsi," tegas ICW dalam keterangannya.

3. Ketimpangan dan Kualitas Makanan Buruk

Selain persoalan anggaran, MBG juga dinilai tidak memenuhi standar layanan. ICW mengungkap adanya ketimpangan alat makan antar sekolah: sebagian menggunakan wadah stainless steel, sementara yang lain hanya mendapatkan wadah plastik tipis yang berisiko bagi kesehatan.

Tak hanya itu, kualitas makanan pun dipertanyakan. Telur rebus tidak layak konsumsi ditemukan di beberapa sekolah, dan banyak siswa terpaksa membuang makanan karena rasa yang tidak enak.

4. Proses Rekrutmen SPPI Bermasalah

Masalah lain yang tak kalah serius adalah ketidakterbukaan dalam proses rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). ICW menilai pendaftaran calon SPPI kacau, mulai dari nama peserta yang hilang usai dinyatakan lulus, platform digital yang bermasalah, hingga indikasi intervensi militer dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, ICW menilai bahwa program MBG telah jauh menyimpang dari tujuan mulianya. Untuk itu, mereka menuntut Presiden Prabowo mengambil sikap tegas dengan menghentikan pelaksanaan program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh.

"Presiden harus menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan segera menghentikan proyek MBG yang penuh masalah ini," tegas ICW dalam pernyataannya.