Hindari <i>Sweeping</i>, JIEP Imbau Pengusaha Izinkan Buruh Demo

Untuk menghindari sweeping buruh, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung mengimbau para pengusaha memfasilitasi pegawainya untuk mengikuti aksi unjuk rasa. Jika tidak, dikhawatirkan akan ada aksi sweeping buruh ke perusahaan-perusahaan di kawasan JIEP.

"Kami minta pengusaha kooperatif memfasilitasi buruh untuk ikut aksi," kata Kepala Divisi Pelaksanaan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Rachmadi Nugroho, saat ditemui di ruangannya, Kamis (31/10/2013).

Rachmadi mengakui ada aksi sweeping yang dilakukan buruh terhadap rekan-rekan mereka di masih bekerja di perusahaan di kawasan JIEP. Untuk menghindari aksi serupa, maka JIEP akan berbicara kepada perusahaan agar memfasilitasi para buruh untuk mengikuti demo.

Ditundanya penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi pemicu aksi mogok buruh pada hari ini. Diperkirakan, aksi mogok akan diikuti lebih banyak buruh jika penetapan UMP di DKI kembali ditunda atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Harapan kami, hari ini bisa selesai. Kalau tidak juga, ya terpaksa besok nyambung karena izin mereka memang sampai tanggal 2 November," ujarnya.

Sebenarnya, tambah Rachmadi, para buruh berharap UMP segera ditetapkan. "Harapan kami kemarin selesai diumumkan putusannya, ternyata belum terjadi keputusannya sehingga ditunda hari ini. Dampaknya aksi buruh saat ini," tutur dia.

Dia menambahkan, sejauh ini belum ada pengusaha yang hengkang karena seringnya buruh melakukan aksi di Kawasan Industri Pulogadung. Namun, keluhan atas kondisi ini jelas sering diterima PT JIEP sebagai pengelola kawasan. "Secara resmi hengkang tidak, kalau mengeluh sering terjadi," imbuhnya.

Para buruh meminta penetapan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3,7 juta. Padahal, UMP DKI Jakarta baru saja dinaikkan dari Rp 1,9 juta menjadi Rp 2,2 juta. (Eks/Ism)