Validasi DPT, Pramono Anung: KPU Sebaiknya Rangkul Parpol

Selain partai politik, Pramono Anung juga mengimbau KPU merangkul Kemendagri dan pihak terkait dalam proses validasi DPT.

oleh Riski Adam diperbarui 01 Nov 2013, 15:30 WIB
Diterbitkan 01 Nov 2013, 15:30 WIB
pramono-anung-2-130430c.jpg
Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak partai politik melakukan validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar tidak ada masalah di masa mendatang.

"Validasi DPT perlu melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Dalam Negeri terkait e-KTP dan parpol, karena sebagai pengguna agar tidak ada yang komplain," kata Pramono di gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Kendati, kata Pramono, hal terpenting adalah melibatkan parpol agar jangan sampai parpol nantinya merasa tidak dilibatkan. "Apabila semua pihak bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah itu, maka dalam waktu 2 minggu akan selesai."

Pramono menekankan sebelum tahapan akhir penyelenggaraan pemilu maka DPT harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu akan mencegah prasangka buruk dari setiap partai politik. "Persoalan DPT tidak secara langsung mempengaruhi proses pemilu yang akan ditetapkan. Ini jadi persoalan kalau pada saat hari H namun DPT tidak benar," tandasnya.

KPU pada Rabu 24 Oktober 2013 kemarin menunda pelaksanaan rekapitulasi penetapan DPT untuk Pemilu 2014 hingga 2 minggu mendatang setelah tanggal penundaan. Seharusnya, rekapitulasi DPT sudah harus ditetapkan Rabu, 23 0ktober 2013.

Sementara itu, Kemendagri juga menilai masih terdapat 20,3 juta pemilih yang namanya tidak tercantum dalam daftar Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), namun tercatat dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). (Rmn/Ism)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya