Ahok Ingin Parking Meter Jakarta Dilengkapi CCTV

Sistem parkir meter akan segera diterapkan di Ibukota setelah dilakukan lelang investasi swasta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun menginginkan agar pemenang tender nantinya menyediakan closed circuit television (CCTV) atau kamera pengawas di 15 titik parking meter.

"Saya minta nanti yang menang ini paksakan untuk CCTV. Untuk kasih kita pengawasan. Aparat juga bisa menjaga dengan baik. Ini yang akan dilakukan," ujar Basuki alias Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Mantan bupati Belitung Timur itu menjelaskan, spesifikasi mesin parkir itu akan persis sama dengan yang ada di Eropa. Misalnya, jika tarif per jam Rp 3.000, namun seandainya cuma 1,5 jam maka Rp 1.500 tidak bisa kembali, namun bisa dipakai saat parkir lagi di lokasi yang sama.

Apabila ada pengendara yang bayar parkir 1 jam tapi ternyata parkir selama 3 jam, petugas parkir akan mengecek apakah kendaraan tersebut membayar atau tidak sesuai waktu parkir dan akan diberi tiket untuk tarif kelebihan. CCTV juga dimanfaatkan sebagai pengawas jika ada pelanggaran semacam itu.

"Kalau keburu kabur, ada nomor polisi asli, bakal parkir di tempat sama. Akan didatangi dan blokir STNK. Kalau palsukan STNK dan plat, bisa ketahuan bahwa plat palsu karena koordinasi dengan Polda. Serahkan polisi, tangkap dan pidana," jelas Ahok.

Selain itu, ia juga menginginkan agar pemenang tender parking meter hanya 1 perusahaan. Sehingga manajemen kontrol parkir tersebut ditangani terpusat. Tarif hanya dibedakan per zonasi, yaitu di tengah kota tarif parkir lebih mahal dibandingkan di wilayah pinggiran kota.

"Pemenangnya harus satu sistem, supaya kontrolnya lebih mudah. Sekali lagi, bukan soal uang, tapi membatasi penggunaan kendaraan," katanya.

Ahok mengatakan, tender investasi parking meter dimulai tahun ini dan diharapkan sistem tersebut bisa secara keseluruhan diterapkan tahun depan. Namun, sebelumnya perlu dilakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) agar tidak terjadi salah administrasi.

"Tidak mau masuk penjara karena salah administrasi, kasian UPT Parkir. Targetnya tahun ini sudah mulai jalan. Tahun depan bisa berjalan sistemnya," tukas Ahok. (Mut)