Komisi IX: Boikot Rapat, Aksi Poempida bak Bola Liar

Sementara itu, sang politisi cantik Nova Riyanti Yusuf menampik adanya pemboikotan rapat RUU Kesehatan Jiwa.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 12 Feb 2014, 13:38 WIB
Diterbitkan 12 Feb 2014, 13:38 WIB
nova-riyanti-130606b.jpg
Ada yang menarik saat rapat pembahasan RUU Kesehatan Jiwa yang digelar Komisi IX DPR Selasa kemarin. Anggota Fraksi Partai Golkar Poempida Hidayahtulloh menyiarkan pemboikotan dalam rapat yang dipimpin politisi cantik Partai Demokrat, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf dan politisi Partai Gerindra Soepriyatno.

Isu pemboikotan itu pun sukses membuat geram kedua pimpinan rapat itu. Soepriyatno menyebut, karena aksinya itu Poempida menghambat kinerja Komisi IX.

"Kan H-57 ke pileg. (Sikap Poempida) ini menghambat kinerja kita," cetus Soepriyatno dalam konferensi persnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Soepriyatno juga mempertanyakan sikap Poempida yang disebut mewakili Fraksi Partai Golkar. Langkah Poempida itu bak bola liar.

"Poempida itu bola liar ngirim surat ke mana-mana atas nama Golkar atau atas nama Poempida? Mungkin Golkar sedang panas dingin, gara-gara dia," ucap Soepriyanto.

Sementara itu, sang politisi cantik Nova Riyanti Yusuf menampik adanya pemboikotan rapat RUU Kesehatan Jiwa. Politisi cantik yang karib disapa Noriyu ini menyatakan, rapat yang berlangsung kemarin itu memenuhi kuorum fraksi dan berjalan lancar tanpa adanya pemboikotan.

"Ketua Komisi IX Bu Ribka saja bilang nggak ada boikot, emang biasa kalau rapat terkait RUU Kesehatan Jiwa itu perlu komitmen yang tinggi. Kalau dibilang boikot, yang bilang itu kan dari Fraksi Golkar. Tapi ada 2 orang dari Golkar yang tanda tangan dan 1 orang hadir secara fisik," kata Nova.

Noriyu menilai, pemboikotan yang disuarakan anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar Poempida Hidayatullah merupakan bentuk kekecewaan atas tak ditandatanganinya dana optimalisasi dan dana aspirasi daerah yang nilainya mencapai triliunan. Noriyu ogah membubuhkan tanda tangan sebelum dana itu diaudit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Eh banyak lho itu yang ditangkap KPK. Optimalisasi itu sedang diaudit BPKP, seperti belanja barang, dan lain-lain. Apakah masalah jika saya nggak mau tanda tangan karena saya melihat audit BPKP itu?. Saya mending seperti itu, daripada nanti saya masuk KPK," ucapnya. (Ndy/Ein)

Baca juga:
Politisi Cantik Demokrat Pimpinan Komisi IX Diboikot Anggota
Rapat Komisi IX Diboikot, Noriyu Demokrat: Hati-hati Mulut Kalian
Diboikot Anggota Komisi IX, Rapat RUU Kesehatan Jiwa Sepi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya