Sutan Bhatoegana: Tak Ada Urgensinya Panggil Boediono

Wakil Presiden (Wapres) Boediono diancam dipanggil paksa oleh Timwas Century karena sudah 3 kali menolak datang memenuhi pemeriksaan. Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menyatakan tak setuju dengan pemanggilan paksa Boediono.

"Kita (Partai Demokrat) dari awal, tidak menyetujui pemanggilan Pak Boediono, karena tak ada urgensinya dan semua keterangan beliau kan sudah ada di BAP-nya. Jadi jangan yang sudah ada di BAP dipermasalahkan dengan pernyataan beliau di media," ujar Sutan dalam pesan singkatnya, di Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Bagi Ketua Komisi VII DPR ini, tak hanya kasus Century tapi semua kasus yang sudah ditangani KPK, sebaiknya tak diganggu-ganggu pihak lain. Apalagi, kasus Century sepertinya sudah dibawa ke ranah politik.

"Biarlah proses hukum berjalan, jangan dipolitisasi lagi. Anda bisa lihat dan rasakan sendiri sejak awal, bahwa hasil paripurna semuanya diselesaikan secara hukum, Timwas hanya mengawasi," paparnya.

Anggota Timwas Century Bambang Soesatyo menjelaskan, dalam pasal 72 UU No 27 Tahun 2009  tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau MD3, seorang pejabat negara bisa dipanggil paksa jika keterangannya diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dia menyatakan, keterangan Boediono sangat dibutuhkan, terutama terkait pernyataannya yang mengatakan pihak yang bertanggung jawab atas membengkaknya dana talangan untuk Bank Century dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Boediono telah diperiksa KPK di Kantor Wapres di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu 23 November 2013. Dia diperiksa sebagai saksi kasus bailout Bank Century. Saat bailout dilakukan akhir 2008, Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. (Mvi/Yus)

Baca juga:
Boediono Kembali Tolak Panggilan Timwas Century
Panggil Paksa Boediono, Bamsoet Golkar: Ini Bukan Gertak Sambal
Faisal Basri: Target Utama Kasus Century adalah...
Faisal Basri Sebut 3 Bank Lain Terima Bantuan Dana Selain Century