Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Toyota Tak Kaget Presiden Jokowi Naikkan Harga BBM Subsidi

Pelaku industri otomotif nampaknya tak kaget dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM subsidi.

oleh Gesit Prayogi diperbarui 18 Nov 2014, 09:07 WIB

Diterbitkan 18 Nov 2014, 09:07 WIB

Antusiasme Pengunjung di Pameran IIMS 2014

Suasana pameran Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) yang terlihat ramai pengunjung di JIxpo, Jakarta, (18/9/14). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Pelaku industri otomotif nampaknya tak kaget dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) sebesar Rp 2.000.

"Itu kan (BBM subsidi naik) sudah sesuai dugaan. Memang ini sudah direncankan dari semula. Hanya baru semalam saja resmi diumumkan," kata Direktur Marketing PT Toyota-Astra Motor (TAM) Rahmat Samulo kepada Liputan6.com melalui sambungan telefon.

TAM sendiri, lanjut Samulo, menilai positif langkah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM subsidi. Sebab, pemerintah bisa memperoleh dana tambahan untuk membangun sejumlah sektor penting seperti infrastruktur.

"Kami setuju BBM subsidi naik. Karena dengan ini, subsidi dari bahan bakar bisa dipakai untuk keperluan lain yang jauh lebih penting seperti infrastruktur untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat," imbuh dia.

Untuk diketahui, pemerintah secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar mulai Selasa (18/11/2014) pukul 00.00 WIB.

Harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter dari sebelumnya Rp 6.500 per liter. Sementara harga solar naik Rp 2.000 dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter.

Saya selaku Presiden RI menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 pada Selasa 18 November 2014," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka.

Dia menuturkan, kenaikan harga BBM sudah melalui proses pembahasan di tingkat menteri hingga sidang kabinet maupun ratas di istana. Kenaikan harga BBM ini akan dialihkan untuk subsidi ke sektor lain.

"Kami harus memilih dan mengambil keputusan hari ini melalui serangkaian pembahasan di sidang rakor teknis Menko dan ratas di Istana, memutuskan pengalihan subsidi dari konsumtif ke sektor produktif," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.