Rieke Diah Pitaloka Minta Mahfud Md Tetap Jaga Konstitusi, Sinyal Jadi Cawapres Dampingi Ganjar?

Liputan6.com, Jakarta - Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md untuk tetap menjaga konstitusi.

Permintaan tersebut disampaikan Rieke saat membagikan postingan atau unggahan penggalan video dirinya tengah berjalan beriringan dengan Mahfud Md pada suatu kesempatan.

"#LajuIndonesia. Tetaplah menjadi penjaga konstitusi pak @mohmahfudmd," ujar Rieke Diah Pitaloka, dikutip dari Instagram @riekediahp, Selasa (17/10/2023).

Menariknya, video ini dilengkapi dengan suara latar nyanyian dengan lirik 'Laju Indonesia, Laskar Juang Indonesia'.

"Bantu perjuangan dengan #share #like n #comment," tulis Rieke.

Diketahui, Mahfud Md merupakan salah satu tokoh yang digadang bakal menjadi bakal calon presiden (cawapres) mendampingi bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Mahfud diketahui menemui Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Selasa (17/10/2023).

Sementara, partai politik (parpol) pendukung Ganjar Pranowo akan mengumumkan sosok bakal cawapres. Pengumuman akan disampaikan oleh Megawati pada Rabu pagi 18 Oktober 2023.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak pernah memaksakan anak-anaknya mendapatkan karpet merah menjadi calon pemimpin nasional. Megawati menempuh jalan sunyi untuk memberi tempat para kadernya yang patut menjadi calon pemimpin.

Hal tersebut menanggapi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan putusan terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Ibu Mega mengajari kita arti kekuasaan, beliau tidak memaksakan anak anaknya untuk mendapat karpet merah, dan menyingkirkan halangan apapun demi hal itu. Ia menempuh “jalan sunyi” demi memberi tempat bagi kader kader bangsa yang memang sepatutnya menjadi calon pemimpin nasional yang hebat," kata Said dalam keterangannya, Senin 16 Oktober 2023.

PDIP merasa terhormat banyak kadernya yang telah berproses dan tumbuh besar di PDIP. Makna kebesaran itu adalah saling bahu membahu membesarkan partai.

"Bukan membesarkan diri sendiri, sebab itu watak individualis yang berlawanan dengan ideologi dan ajaran partai," sambung Said.

Kata dia, kalau ada kader yang memilih jalan sendiri karena tergiur kekuasaan, PDIP menghormati jalan politik tersebut.

"Bila dalam perjalanannya ada satu dua kader yang memilih jalan sendiri karena tergiur kedudukan, atau hal lainnya, PDI Perjuangan menghormati jalan politik yang ditempuhnya," ucapnya

"PDI Perjuangan tidak akan menghitung jasa, karena setiap kader sesungguhnya sudah di asah jiwa pengorbanan sejak ia menjalani kaderisasi pratama, madya hingga utama," lanjut Said.

PDIP memandang kekuasaan harus diperjuangkan bersama rakyat. Aetiap kader yang mendapat tugas merebut kekuasaan melalui pertarungan elektoral harus gotong royong.

"Pejuang pejuang partai inilah yang menggerakkan rakyat dalam pemenangan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Joko Widodo di DKI Jakarta dan Pilpres, Basuki Tjahaya Purnama di DKI Jakarta, dan masih banyak tempat lainnya," kata Said.

Megawati mengajari kader PDIP loyalitas pada partai, bangsa dan negara. PDIP mengajak setiap kadernya jangan mabuk kekuasaan.

"Ibu Mega mengajari kita arti loyalitas pada partai, bangsa dan negara. Pada masa orba, kesetiaan kader terhadap Partai teruji militansinya menghadapi ancaman dan teror aparatur orde baru. Masa reformasi, kesetiaan kader teruji pada saat yang bersangkutan memegang kekuasaan. Apakah kekuasaan digunakannya untuk membesarkan partai, menjalankan cita cita, ideologi dan garis perjuangan partai? Melayani rakyat? Ataukah digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya? Dan kekuasaan seringkali membuat beberapa kader lupa diri. Kami mengajak setiap kader untuk selalu mawas diri, jangan mabuk kekuasaan," papar Said.

Sementara itu, Pasca putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belum menentukan langkah politiknya. Keputusan tersebut akan diambil setelah melakukan pertemuan dengan DPP PDIP.

"Tunggu pertemuan saya besok saya besok dengan pimpinan partai, partai PDI Perjuangan," ujar Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi saat ditemui di Balai Kota Solo, Selasa (17/10/2023).

Menurut Gibran, langkah politiknya ke depan untuk maju sebagai cawapres bukan soal masalah pribadi. Oleh sebab itu, ia memerlukan waktu untuk berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk menentukan langkah politik pasca-putusan MK.

"Ditunggu dulu besok. Ini bukan masalah pribadi, kita harus berkonsultasi dengan banyak orang," kata dia.

Namun, terkait lokasi pertemuan dengan sejumlah elite PDIP itu, Gibran masih merahasikan lokasinya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut untuk membahas putusan MK, ia juga tidak mau membeberkannya dan meminta untuk menunggu hasil pertemuan tersebut.

"Nanti teman-teman media yang di Jakarta sudah tahu lah (lokasinya). Lihat aja besok ya," ucapnya.

Hingga saat ini, dirinya masih melakukan koordinasi dengam Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menentukan acara pertemuan tersebut. Ia juga kembali tidak mau mengungkap isi pembicaraannya dengan Hasto.

"Ya enggak tahu. Lihat besok dong. Ketemu aja belum," jelas Gibran.