Program Perumahan AHY - Sylvi Dinilai Realistis

Pengamat dari The Housing Urban Development (HUD) Institute, Zulfi Syarif menilai program perumahan dan permukiman AHY - Sylvi realistis.

oleh Liputan6 diperbarui 21 Jan 2017, 13:07 WIB
Diterbitkan 21 Jan 2017, 13:07 WIB

Liputan6.com, Jakarta Pengamat dari The Housing Urban Development (HUD) Institute, Zulfi Syarif Koto, menilai program perumahan dan permukiman dari pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) - Sylviana Murni realistis. AHY menjelaskan program perumahan itu dalam debat terbuka perdana oleh KPUD DKI pekan lalu.

"AHY - Sylvi memahami persoalan yang terjadi di sektor perumahan dan permukiman," kata Zulfi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/1).

Zulfi menambahkan, AHY-Sylvi juga dinilai serius dan peduli atas isu perumahan dan pemukiman di Jakarta. Hal itu bisa dilihat dari visi dan misi yang siap mengatasi backlog rumah di Ibukota yang sudah mencapai 300 ribu unit.

"Mereka tahu data (backlog) itu. Dan sudah memetakan solusi untuk merealisasikan program tersebut. Tapi perlu terus membangun komunikasi dengan para pakar di bidang ini, termasuk stakeholder terkait," ujar Zulfi.

Untuk itu, kata Zulfi, program-program perumahan rakyat yang dicanangkan AHY - Sylvi patut didukung seperti rencana pembangunan 700 menara rumah susun sederhana milik(Rusunami) tanpa menggusur.

Paslon AHY - Sylvi dalam berbagai kesempatan menawarkan program rumah rakyat untuk menata kawasan kumuh dan terdampak banjir. AHY mengatakan program itu akan dijalankan dengan prinsip membangun tanpa menggusur dan melibatkan komunitas setempat. Salah satu solusinya menbangun sebanyak-banyaknya rusunami. Skema pembangunannya akan dilaksanakan melalui kolaborasi yang baik antara pemprov, BUMD dan swasta.

Menurut dia, rusun-rusun ini akan dibangun tanpa penggusuran, sehingga rakyat tidak tercabut dari akar asal-usul dan budayanya. Pengalaman selama ini, papar Agus, penggusuran justru menyebabkan kemiskinan. Sebab banyak warga yang tadinya punya rumah sekarang menjadi penyewa. Oleh karena itu, pembangunan rusunami sebisa mungkin dilakukan di lokasi yang sama.

AHY menjelaskan saat ini kepemilikan hunian di DKI Jakarta hanya 47 persen serta masih banyaknya pemukiman kumuh di bantaran sungai. Setidaknya ada angka backlog mencapai 300 ribu unit, dan lebih dari 1.000 hektar kawasan kumuh yang tersebar di 13 pinggiran sungai di Jakarta.

Melalui public private partnership, kata AHY, pembangunan sektor perumahan diperkirakan bisa menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi hingga Rp 900 triliun.

(*)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya