Tinjau Pabrik Tahu, TB Hasanuddin Kenalkan Program Bogagawe

Liputan6.com, Tasikmalaya - Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 Tubagus (TB) Hasanuddin menilai sektor usaha informal seringkali tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Pria yang akrab disapa Hasan itu menilai usaha di sektor informal perlu diperhatikan baik bantuan permodalan maupun pelatihan.

"Pekerjaan sektor non formal pada umumnya belum mendapat bantuan maksimal baik berupa pelatihan maupun dana.  Tentunya ini dioptimalkan dan kita punya program Boga Gawe sebagai jawabannya," kata Hasan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/4/2018).

Hasan yang mengunjungi pabrik tahu di Kampung Sukatengah, Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya memaparkan, melalui program Bogagawe yang digulirkan bersama pasangannya Anton Charliyan, ia akan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat seperti misalnya produksi tahu, dengan memberikan bantuan pelatihan, permodalan hingga pemasaran.

"Produksi tahu salah satu upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar yang harus terus dikembangkan," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Hasan sempat berbincang, mengenai bahan utama pembuatan tahu yakni kacang kedelai yang masih impor. Produksi tahu di Jawa Barat, seharusnya menggunakan bahan dasar dari Jabar.

Menurut dia, Pemerintah harus merangkul dan mengajak para petani untuk menanam kacang kedelai di wilayah yang memungkinkan untuk ditanami.

"Petani itu harusnya meminta jaminan, bahwa nanti hasil pertaniannya jangan ditinggal begitu saja, harus dibeli oleh pemerintah lewat bulog, untuk kepentingan rakyat," tegas Hasan.

Usai berkeliling melihat proses produksi tahu, Hasan melanjutkan safari politiknya untuk melakukan rapat koordinasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka memenangkan pasangan Hasanah. 

Tim Pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut dua Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah), membuka posko aduan bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Posko ini dibuka mulai Kamis 29 Maret.

Koordinator Tim Advokasi dan Hukum pasangan Hasanah Rafael Situmorang menyatakan, pihaknya ingin memastikan seluruh masyarakat Jawa Barat memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2018, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

"Pemilu ini kan merupakan hak konstitusional rakyat, karena itu kami ingin menjamin hak tersebut dipenuhi oleh penyelenggara pemilu," kata Rafael.

Dia mengungkapkan, pihaknya membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPS untuk melapor. Ia juga mendorong kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih agar turut berperan aktif dalam proses pemilukada ini.

"Kami siap mengadvokasi masyarakat yang belum masuk DPS. Harapannya agar seluruh masyarakat Jabar dapat ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini," ucapnya.