Prabowo: Menteri Susi Bisa Direshuffle Gara-Gara Ungkap Kerugian Negara

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden Prabowo Subianto menyebut, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti bisa terancam terdepak dari kabinet kerja Presiden Jokowi. Sebabnya, Menteri Susi mengungkap kerugian negara yang jumlahnya cukup fantastis.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo yang menghadiri diskusi bersama dengan 300 Jenderal Purnawirawan dan para intelektual yang bertemakan. Diskusi bertemakan 'Ekonomi Kerakyatan sebagai Solusi Tatanan Ekonomi Indonesia dan Global', digelar di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2018).

"Ternyata banyak Menteri dari pemerintah sekarang ini mengatakan, malah lebih dari saya, Ibu Susi mungkin sebentar lagi kena reshuffle beliau ini. Jawabannya kurang enak. Dia memgatakan kerugian negara Rp 2.000 triliun sampai Rp 3.000 triliun di sektor ikan saja," kata Prabowo di lokasi, Sabtu (22/9/2018).

Prabowo mengatakan, ketika membahas permasalah ekonomi Indonesia yang dia tuangkan dalam buku 'Paradok Indonesia'. Kata dia, data yang dikatakan Susi cenderung lebih besar dibanding data yang ia ungkap terkait kerugian negara beberapa waktu lalu.

"Saya masih konservatif saya katakan Rp 1.000 triliun. Karena saya diajarkan oleh senior-senior selalu hati-hati dengan angka kita diajarkan oleh senior-senior kita kan begitu," sambungnya.

Mantan Danjen Kopassus ini menyebut, sistem ekonomi Indonesia saat ini menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945, terutama di Pasal 33. Serta kekayaan Indonesia banyak yang tak lagi tinggal di tanah air.

"Sistem sekarang membuat tidak ada kekayaan nasional yang tinggal di republik ini. Tidak ada. Keuntungan bangsa, nilai tambah bangsa, akibat sistem ini mengalir ke luar," ujar Prabowo.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pernyataan Menteri KKP Susi ini sempat mencuat dan menjadi polemik pada Februari 2015, dalam sebuah acara Chief Editor Meeting, di Jakarta, Selasa 23 Juni 2015.

Dikutip dari Antara, kerugian Rp 2.000-Rp 3.000 triliun yang diungkap Susi tersebut berasal dari tindak pidana pencurian ikan. 

"Kerugian Rp 2.000 triliun-Rp 3.000 triliun itu bukan angka buatan," kata Susi.

Pernyataan serupa juga sempat disampaikan Prabowo pada Juni 2018, tepatnya di kediaman dinas Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Meski demikian, kata Susi, pada kuartal pertama 2018, Indonesia telah mencatatkan capaian positif karena penurunan kasus pencurian ikan.