Polemik Film G-30S PKI, Timses Jokowi Ingatkan Peran Penasihat Prabowo

Timses Jokowi menilai ada kampanye hitam yang seolah memojokkan kandidat mereka terkait film G30S PKI.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 28 Sep 2018, 14:34 WIB
Diterbitkan 28 Sep 2018, 14:34 WIB
Aria Bima
Politisi PDIP, Aria Bima. (Liputan6.com/Fajar Abrori)

Liputan6.com, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf meminta polemik film G-30S/PKI tak dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi. Direktorat Program TKN, Aria Bima, mengingatkan keputusan pemerintah menghentikan pemutaran film G-30S/PKI dibuat oleh Yunus Yosfiah.

Ia adalah mantan Menteri Penerangan, yang kini tercatat sebagai Tim Sukses Prabowo-Sandiaga.

"Penghentian film G30S/PKI dilakukan oleh Menteri Penerangan saat itu, dalam hal ini Yunus Yosfiah, seorang letjen purnawirawan, yang sekarang menjadi penasihat Timses Prabowo," ucap Aria di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Menurut dia, penghentian penayangan film G-30S PKI perlu diperjelas. Sebab, belakangan ada kampanye hitam yang disebarkan seolah Pemerintahan Jokowi berada di balik keputusan pemerintah menghentikan pemutaran film G-30S/PKI.

"Pemerintahan Jokowi hanya mengikuti sikap pemerintahan sebelumnya yang melarang pemutaran film G30S/PKI," jelas Aria.

Dia menjelaskan, Yunus menghentikan penayangan fim G-30S/PKI karena film itu mengesankan kawasan Halim Perdanakusumah, lokasi pembantaian pahlawan revolusi, adalah tempat menyeramkan.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Peran Menteri Pendidikan

Penghentian itu juga diamini Juwono Sudarsono, yang saat itu menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Para menteri itu pun mewacanakan hal yang menyangkut sejarah yang masih kontroversial perlu ditinjau ulang.

"Jadi jangan dianggap penghentian itu seolah-olah oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi, Gus Dur, atau Pak SBY. Ini dihentikan Pak Yunus Yosfiah dan Juwono Sudarsono," tegas politisi PDIP ini.

Penghentian itu, lanjut Aria, juga berlaku terhadap film Serangan Umum 1 Maret yang dianggap terlalu menonjolkan peran Soeharto. Padahal, ada peran besar Sri Sultan Hamengkubowono IX yang tidak ditonjolkan.

Dilanjutkan Aria Bima, sangat tidak mendidik bila saat ini dibangun persepsi seolah pemerintahan Jokowi berada di balik keputusan penghentian penayangan film G-30S PKI.

"Dan dikapitalisasi seolah-olah Pak Jokowi tidak setuju pemutaran film G-30S itu. Ini suatu hal yang dikapitalisasi menjadi isu politik dan itu tidak benar," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya