Strategi Eks Direktur Greenpeace Asia Saat Didapuk Jadi Pakar Debat Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara, Emmy Hafild didapuk menjadi tim pakar debat untuk Presiden Petahana Joko Widodo atau Jokowi untuk sesi kedua, khususnya di bidang lingkungan. 

Dia mengatakan, pihaknya, nanti ingin membuat perbedaan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dimana, Jokowi mempunyai rekam jejak yang lebih baik daripada lawannya.

Dia menilai, sejauh ini, dalam sejumlah kampanye nya banyak memaparkan sejumlah hal yang disebut olehnya bombastis. Dia pun mewanti-wanti, Prabowo menggunakan data yang salah dalam debat kedua nanti.  

"Kita tidak mau Pak Prabowo memakai data yang salah untuk menakut-nakuti masyarakat. Dan dia keluar sebagai pahlawan. Kami ingin masyarakat melihat, menilai dengan benar. Siapa yang benar dan siapa yang bombastis," ucap Emmy kepada Liputan6.com, Kamis (31/1/2019).

Dia menegaskan, nantinya soal pencapaian Jokowi dalam bidang lingkungan hidup juga akan disampaikan. Namun, tidak akan membuat masyarakat menjadi bosan.

"Rekomendasi saya, enggak usah terlalu detail, membuat masyarakat bosan. Gaya Prabowo itu enggak detail dan enggak ada data, tapi dia ngomong aja. Misalnya Jakarta akan krisis air, Jakarta akan tenggelam, kan ngomongnya gitu. Tapi enggak ngomong tenggelam karena apa, dan bagaimana solusinya. Di situ kita ingin bikin perbedaan," jelas dia.

Pihaknya juga akan menjawab tantangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), khususnya soal reformasi agraria. Salah satunya dengan menjelaskan sertifikat tanah yang kini dibagikan Jokowi.

"Karena masalah agraria itu rumit sekali. Reformasi agraria ini kan macam-macam. Satu reformasi administrasi agraria, administrasi tanah itu bentuk sertifikat. Dulu orang sukar sekali mendapatkan sertifikat, sekarang mendapatkan gratis," ungkap Emmy.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Selain itu, soal redistribusi lahan untuk rakyat, mantan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara ini juga menyadari memang belum semuanya terjadi. Menurutnya, Menteri Kehutanan sudah mencanangkan, tapi memang belum terlaksana semua. 

"Prosesnya lambat. Tapi kenapa lambat? Karena pemerintah itu, orang-orang yang tidak berhak mendapatkan. Kejadian zaman dulu, yang namanya hutan tanaman rakyat, yang kejadian itu pengusaha-pengusaha mengumpulkan KTP masyarakat, kemudian diajukan sebagai koperasi atau kelompok tani, tapi mereka yang dapat. Jadi sekarang harus yang berhak, jangan sampai dimanipulasi. Jadi itu sudah dilakukan, jadi punya intensi. Jadi dilakukan secara hati-hati," kata Emmy.

Sehingga lanjut Emmy, ini bukan jadi hambatan yang berarti bagi Jokowi nanti.

"Enggak. Udah ada buktinya kok. Memang pemerintah itu mau hati-hati. Pengalaman dulu, mau cepat-cepat, tapi yang mendapatkan yang tidak berhak. Banyak kejadian seperti itu," tukasnya.