38 DPD Golkar Bertemu Airlangga, Tolak Munaslub dan Muncul Dorongan Merapat ke Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD 1 Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurrahman menegaskan, jika seluruh ketua DPD 1 Partai Golkar menolak adanya wacana munaslub, untuk melengserkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar.

"Pertemuan dengan 38 Ketua DPD 1 seluruh indonesia di Bali kemarin dengan Ketua Umum membicarakan terkait penolakan Munaslub," kata Maman, kepada wartawan, dikutip Senin (31/7/2023).

Selain itu, dia mengatakan, pertemuan seluruh ketua DPD 1 Partai Golkar juga membahas dorongan agar Partai Golkar bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Gerindra dan PKB.

"Juga di dalam diskusi santai dan informal sebagian besar suasana kebatinan beberapa DPD 1 mendorong agar Golkar bisa berkoalisi dengan Gerindra, dikarenakan Pak Prabowo kan pernah di Golkar dan di pilpres tahun 2014 Golkar pernah berkoalisi mendukung Pak Prabowo," ungkapnya.

Terlebih, kata Maman, saat ini elektabilitas Bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di puncak teratas. Sehingga, Partai Golkar sudah semestinya bergabung dengan Gerindra di Pilpres 2024.

"Ditambah lagi secara elektabilitas Pak Prabowo menurut kawan kawan DPD 1 Golkar cukup mentereng dan signifikan," imbuh dia.

Sebelumnya, Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung menuturkan, seluruh ketua DPD provinsi meminta pertemuan dengan Airlangga di Bali. Dalam pertemuan itu, sebanyak 38 ketua DPD menegaskan komitmen dan taat pada keputusan munas, rapimnas, dan rakernas.

"Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto," tutur Doli saat menggelar konferensi pers di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua Bali, Minggu (30/7/2023).

Doli menambahkan, pertemuan 38 DPD Golkar provinsi dengan Airlangga Hartarto adalah inisiatif para ketua DPD. Sebab, DPD merupakan pemilik suara di munas Golkar.

"Kedua, untuk urusan pilpres sebagaimana yang diputuskan dalam munas, rapimnas, dan rakernas, kami sepenuhnya sudah menyerahkan mandat pada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya," tegas Doli.

DPD Golkar seluruh provinsi di Indonesia juga menyatakan memberikan mandat pada Airlangga dalam proses negosiasi, strategi, dan momentum terkait Pilpres 2024.

"Kami sudah melihat ketua umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan parpol," ujar Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar ini.

Ahmad Doli menegaskan seluruh DPD Golkar juga mendorong Airlangga bisa tetap bersama dan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Termasuk dalam menghadapi Pilpres 2024.