Segera Bacakan Putusan, Partai Garuda Tegaskan Tak Intervensi MK soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima banyak permintaan terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Dan pada Senin 16 Oktober 2023, MK bakal menggelar sidang putusan judical review atau uji materi UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres.

Salah satu yang mengajukan gugatan tersebut adalah Partai Garuda. Alasannya Partai Garuda menyebutkan sebagai peserta Pemilu 2024, pihaknya hendak mencalonkan kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun untuk menjadi cawapres. Pasalnya, banyak kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun yang memiliki potensi dan pengalaman dalam pemerintahan.

Partai Garuda pun menegaskan, tidak ada intervensi apapun yang dilakukan dalam mengajukan gugatan batas usia capres dan cawapres. Hal itu seperti disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi.

"Partai Garuda dalam mengajukan gugatan batas usia minimum capres cawapres, tidak pernah mengintervensi apalagi menyerang MK agar supaya gugatan dikabulkan. Partai Garuda menyerahkan apapun putusan MK," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Kamis (12/10/2023).

"Pihak lain yang tidak melakukan gugatan, tidak seharusnya mengintervensi dan melabelkan MK dengan berbagai pandangan negatif," sambung dia.

Teddy mengatakan, para pihak yang tidak suka dengan gugatan Partai Garuda, bukan karena memikirkan negara, tapi karena urusan politik praktis sehingga akhirnya mereka intervensi MK.

"Mereka serang marwah MK dengan berbagai isu, hanya demi untuk memuluskan tujuan politik mereka," ucap Teddy.

Menurut Teddy, bukan bukan hanya MK yang diserang, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya juga. Misalnya, kata Teddy, nama anak sulung Jokowi yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka digadang menjadi bakal cawapres mendampingi bakal capres Prabowo Subianto.

"Mereka kaitkan ipar Jokowi di MK dan kaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadangkan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Jadi mereka menyerang MK dan Jokowi, endingnya karena urusan Pilpres, jangan sampai Prabowo menang," ucap dia.

Teddy menilai, seharusnya sebagai pihak yang mengerti bernegara, hormati, dan patuhi apapun putusan MK. Karena, kata dia, penafsir tunggal yang sah adalah MK bukan mereka yang menyerang MK dan Jokowi.

"Mereka seolah-olah menjadi pemilik kebenaran atas tafsir hukum. Padahal konstitusi telah amanatkan ke MK bukan ke mereka," ucap dia.

"Partai Garuda sebagai pihak yang mengajukan gugatan, meminta MK untuk putuskan gugatan tanpa perlu mendengarkan suara-suara itu. Anjing menggonggong khafilah berlalu," jelas Teddy.

Sebelumnya, melansir laman resmi MK www.mkri.id, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan perkara yang mempermasalahkan aturan mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin 5 Juni 2023.

Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang diwakili Ahmad Ridha Sabana (Ketua umum Pimpinan Pusat Partai Garuda) dan Yohanna Murtika (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda) tercatat menjadi Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023.

Dalam sidang kedua dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan, Desmihardi dan M Malik Ibrohim selaku kuasa hukum Pemohon secara bergantian menyampaikan hal-hal yang telah disempurnakan sebagaimana nasihat Hakim Panel, di antaranya penegasan dan penambahan alasan permohonan mengenai perbandingan presiden-presiden dari negara lain yang berusia di bawah 40 tahun. M Malik Ibrohim memberikan contoh sebagai penguat argumentasi pokok permohonan, yakni Presiden Chile bernama Gabriel Boric yang lahir pada 1987.

"Berikutnya, ada Amerika Serikat yang menjadi rujukan bagi sistem pemerintahan, telah mengatur batas usia setidaknya 35 tahun untuk pejabat negaranya dalam konstitusi negaranya," ucap Malik.

Berikutnya, Malik menyebutkan alasan lain dari pengajuan permohonan agar syarat batas umur pencalonan presiden dan wakil presiden di bawah 40 tahun, yakni memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

"Sejatinya, pejabat negara bagian dari penyelenggara negara dan tidak hanya sebatas pada pejabat eselon yang ada pada pemerintahan, sehingga cakupannya lebih luas karena penyelenggara negara tidak bersifat diskriminatif dan universal serta mencerminkan keadilan," kata dia.

"Oleh karena itulah alasan berpengalaman sebagai penyelenggara negara bagi calon presiden dan wakil presiden menjadi penting. Bahwa batas usia 40 tahun tidak menjamiin kematangan seseorang dalam berpikir dan bertindak, justru syarat utama lebih kepada pengalaman sebagai penyelenggara negara," jelas Malik di hadapan Panel Hakim yang terdiri atas Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Dalam sidang pendahuluan, Partai Garuda menyebutkan sebagai peserta Pemilu 2024, Pemohon hendak mencalonkan kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun untuk menjadi calon wakil presiden.

Pasalnya, banyak kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun yang memiliki potensi dan pengalaman dalam pemerintahan. Sementara itu, di sisi lain, banyak pula anggota dewan yang menjabat pada 2019—2024 yang berusia di bawah 40 tahun. Sebut saja, Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun dari Partai Gerindra, Andrian Jopie Paruntu yang berusia 25 tahun dari Partai Golkar.

Membandingkan dengan negara lain, sambung Desmihardi, tidak sedikit jabatan presiden atau wakil presiden yang dijabat warga negara berusia di bawah 40 tahun, seperti Gabriel Boric Presiden Chile yang berusia 35 tahun atau Mahamat Deby Presiden Chad yang berusia 38 tahun. Sebagai perbandingan pula, pada penerapan sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi, Amerika Serikat mengatur syarat calon presiden setidaknya berusia 35 tahun.

Oleh karena itu, Pemohon berpotensi dirugikan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mengatur syarat calon wakil presiden. Sebab ada banyak calon potensial berusia di bawah 40 tahun yang dapat memajukan bangsa dan negara serta memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Karenanya, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.