Mantan Menag Lukman Hakim Yakin TNI dan Polri Bersikap Netral pada Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meyakini Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bisa bersikap netral serta bersandar pada konstitusi dalam menjelankan tugasnya, terutama jelang pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Mantan Menag Lukman Hakim dalam konferensi pers usai sowan bersama tokoh masyarakat lain yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR) ke rumah Mustofa Bisri (Gus Mus).

"Kami masih percaya bahwa TNI/Polri tetap berpegang pada UU. Bahwa netralitas kedua alat negara itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa tidak, menjadi kewajiban yang harus ditunaikan," ujar Lukman dalam konferensi pers bersama tokoh yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR) yang dilihat secara daring melansir Antara, Minggu (12/11/2023).

Lukman menjelaskan terkait dugaan anggota TNI/Polri yang turut memasang baliho salah satu bakal calon presiden (capres) maupun bakal calon wakil presiden (cawapres). Di mana, kata dia, kebenaran kabar tersebut perlu dikonfirmasi terlebih dahulu.

"Kalau kabar itu benar, maka hal itu hanya oknum TNI/Polri yang tidak patuh dengan perintah pimpinan. Kami masih penuh harapan bahwa itu bukan merupakan kebijakan institusional," jelas Lukman.

Sementara itu, Koordinator Pertemuan MPR Alif Iman Nurlambang mengatakan MPR belum secara spesifik menyikapi isu anggota TNI/Polri memasang spanduk bakal capres-cawapres, tetapi hal tersebut tetap perlu diwaspadai.

"Harus ada kewaspadaan. Penggunaan aparatur negara akan membawa Pemilu 14 Februari mendatang tidak bisa dipercayai publil sebagai pemilu yang jurdil," kata Alif.

Sejumlah tokoh bangsa yang terdiri dari lintas iman, budayawan, dan aktivis HAM yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR) bersilaturahmi ke kediaman pengasuh Pondok Pesantren Raudlotut Tholibin Mustofa Bisri atau Gus Mus di Rembang, Jawa Tengah.

Sebelumnya, menantu KH Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, Gus Wahyu Salvana mengaku di keluarga Gus Mus tidak pernah ada pembahasan dukungan tiap kali musim pemilihan presiden (Pilpres).

Pengakuan ini muncul menyusul sejumlah tokoh nasional dan lintas agama usai silaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Roudlotut Thalibin, Leteh, Rembang, pada Minggu (12/11/2023).

“Kita di sini tidak ada pernah membahas Pilpres. Bahkan di lingkungan keluarga sendiri tidak pernah ada perintah untuk nyoblos ini dan sebagainya. Tidak pernah sama sekali,” ungkap Gus Wahyu Salvana saat ditemui Liputan6.com di Rembang.

Suami dari Ning Raabiatul Bisyriyah menjelaskan, masing-masing anggota di keluarga Gus Mus bebas menentukan pilihan politiknya.

Menurut Gus Wahyu, bahwa sang mertua merupakan sosok yang sangat demokratis.

“Di rumah ini kami merdeka kami bebas menentukan pilihannya. Jadi betul-betul Abah itu termasuk orang yang sangat-sangat demokratis. Tidak pernah nyuruh (milih Capres),” ucapnya.

“Bahkan saya dengan istri saya sendiri pun tidak pernah membahas soal Pilpres. Mulai Pilpres yang pertama sampai Pilpres besok ini. Tidak pernah ada bahasan itu,” imbuh Wahyu, di Rembang.

Sebelumnya beredar flyer Majelis Permusyawaratan Rembang yang menyebutkan sejumlah tokoh nasional dan lintas agama.

Antara lain, disebutkan nama Ahmad Mustofa Bisri, Amin Abdullah, Andreas Anangguru Yewangoe, Antonius Benny Susetyo, Clara Juwono, Erry Riyana Hardjapamekas, Frans Magnis-Suseno dan Goenawan Mohamad.

Juga Gomar Gultom, Lukman Hakim Saifuddin, Nasaruddin Umar, Natalia Subagjo, Mayling-Oey Gardiner, Omi Komaria Madjia, Rhenald Kasali, Riris Sarumpaet, Sinta Nuriyah Wahid, Sri Pannavaro Mahathera dan Sulistyowati Irianto.

Dalam flyer itu, disebutkan adanya konferensi pers disertai link youtube tentang Pernyataan Tokoh Bangsa, pada Minggu 12 November 2023 pukul 12.00 Waktu Rembang.