Anies: Bansos Itu Harus Diberikan Tepat Waktu, Jangan Dirapel

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan memandang bantuan sosial (bansos) sebagai bantuan yang diberikan untuk penerima bukan untuk pemberi. Bansos, ujar dia, juga harus diberikan tepat waktu.

"Kita harus menyadari bahwa bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberikan bulan itu," kata Anies dalam debat pamungkas capres, JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

"Kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi, ya, tiga bulan lagi jangan dirapel semuanya, dijadikan sesuai kebutuhan. Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih," sambung Anies

Selain itu, lanjut Anies, bansos harus diberikan tepat sasaran. Artinya, kata dia mesti diberikan melalui pendataan yang baik.

"Informasi data itu harus akurat dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi," jelas dia.

Lebih lanjut, dia menilai bansos harus dipastikan diperoleh bagi mereka yang tercatat sebagai warga miskin dan prasejahtera. Oleh sebab itu, kata dia, AMIN menawarkan bansos plus.

"Karena itu kami menyusun bansos plus. Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan dan diberikan bekal latihan, pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera," ungkap dia.

Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan, mengatakan tenaga pendidik menjadi kunci utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka, kata dia negara memiliki tanggung jawab penuh memastikan kesejahteraan para tenaga pendidik.

Lalu, Anies menyoroti soal penghasilan para tenaga pendidik. Menurut dia, saat ini penghasilan yang diberikan kepada tenaga pendidik belum adil dan setara.

"Jadi masalah-masalah yang kita miliki sekarang misalnya ada puluhan guru honorer yang belum diangkat menjadi guru PPPK, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, lalu beban administrasi itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi kita semua harus bisa bertanggung-jawab atas kesejahteraan pendidiknya," kata Anies di debat pamungkas capres, Minggu (4/2/2024).

Lebih lanjut, Anies berjanji bakal mempercepat sertifikasi guru hingga mengangkat 700 ribu guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) apabila menjadi presiden 2024.

"Program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan rencana kerjakan adalah percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700 ribu guru honorer menjadi guru PPPK," kata Anies.

Selain itu, Anies juga berjanji akan memberikan beasiswa untuk anak para tenaga pendidik, seperti guru, dosen di tanah air. Dia berkomitmen memberikan beasiswa itu sampai tuntas.

Tak hanya itu, dia memandang juga akan memberikan penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja serta mengurangi beban administrasi.

"Dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, melalui pengabdian masyarakat, jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar," jelas dia.

"Jadi prinsipnya ada nilainya dulu yang kita pegang, kemudian ada turunan teknisnya, teknokrasi yang tadi saya sampaikan, dan kemudian bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu," tandasnya.