Anies Baswedan Bisa Jadi Jembatan Bersatunya PKS dan PDIP di Pilgub Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan, pihaknya membuka kemungkinan untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan (PDIP) dalam Pilkada Serentak 2024. Ia mencatat, PKS dan PDIP sudah pernah membentuk koalisi di beberapa wilayah.

Menanggapi hal itu, Analis politik Arifki Chaniago mengatakan bukan tidak mungkin kedua partai itu bergabung untuk Pilkada Jakarta untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur.

“Hal itu memungkinkan karena kepentingannya bukan lagi soal elektoral yang berbeda antara PDIP dan PKS, tapi kepentingan karena keduanya sama-sama tersakiti di Pilpres 2024 dan menganggap Prabowo-Gibran adalah musuh politik bagi mereka,” kata Arifki melalui pesan suara kepada Liputan6.com, Rabu (19/6/2024).

Arifki justru mendorong, PKS untuk bisa berkoalisi dengan PDIP dengan tujuan mengamankan posisinya di Jakarta. Salah satunya, menjadi bagian dari PDIP untuk mendukung Anies Baswedan.

“Jadi mereka disatukan oleh rasa sakit hati oleh Prabowo-Gibran karena mungkin PKS tidak terakomodir di koalisi Prabowo-Gibran nantinya,” ujar Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini.

Meski demikian, Arifki percaya bukanlah hal mudah menyatukan PKS dan PDIP. Tetapi jika Anies menjadi titik temu maka hal itu bisa membangun sebuah jembatan oposisi yang mampu menentang pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Karena ketika mesin politik PKS dan PDIP bersatu memang sulit, tapi ini adalah titik temunya lewat Anies sebagai jembatan oposisi yang menentang pemerintahan Prabowo-Gibran. Jadi saya rasa, hal ini bisa menjadi awal kemistri oposisi untuk membangun kelompok di luar pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya,” Arifki menandasi.

Sebagai informasi, koalisi PDIP dan PKS pernah terjadi di Pilgub Sulawesi Selatan. Saat PDIP mendukung juga calon dari PKS.

"Beliau yang sudah 2 kali menjadi bupati di Bantaeng dan kemudian disusun oleh PKS dan PDIP mendukung. Di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin dan kita menang waktu di Sulawesi Selatan," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) kepada awak media.

"Jadi terbiasa saja, karena hakikatnya PDIP dan PKS itu sama kok," sambungnya.

Selain itu, HNW juga mencontohkan kasus saat PKS dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipersepsikan berbeda pandangan dan tak bisa berkoalisi. Namun, hal itu terbantahkan saat Pilpres 2024.

"Dulu orang mengatakan antara PKB dan PKS itu ibarat minyak dan air, ternyata kan kita bisa asik masuk gitu ya. PKB dapat tambahan 2 kursi di Jakarta untuk di DPR RI, PKS dapat kursi tambahan juga di Jawa Timur, jadi asik aja kok ternyata," jelas dia.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, partainya tak masalah jika berkoalisi dengan PDIP, terlebih untuk di Pilkada Jakarta 2024.

Pasalnya, PDIP dan PKS punya rekam jejak bersama saat mengusung Joko Widodo (Jokowi) maju wali Kota Solo.

"PDIP adalah salah satu partai politik di Indonesia, saya kira PKS tidak pernah bermusuhan dengan partai apapun yang ada di Indonesia ini," kata Jazuli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

"Beberapa juga, saya sering ambil contoh pak Jokowi itu kalian inget ga pernah jadi wali kota dimana? (Solo) Kamu cek siapa yang mencalonkan wali kota Solo waktu jaman Pak Jokowi, PKS salah satunya bersama PDIP. Jadi bukan hal yang tabu bukan masalah," sambung dia.

Lebih lanjut, Jazuli pun tidak menampik, Pillkada Jakarta memang masih menjadi sorotan, meski nanti statusnya sudah tak lagi menjadi ibu kota negara.

Jazuli mengakui kalau nama Anies Baswedan memang mencuat untuk dicalonkan dalam pesta demokrasi nanti.

"DKI ini meski bukan ibu kota lagi masih menjadi sorotan. Makanya kita harus lebih cermat. Harus lebih cermat lebih teliti semua termasuk ada Pak Mardani. ada Pak Anies ada juga calon lain gitu itu masih didalami," ucap Jazuli.

Kendati demikian, PKS juga terus membangun komunikasi dengan partai politik lain untuk berkoalisi mengusung pasangan yang akan dimenangkan dalam Pilkada Jakarta.

"Artinya ini kan kita bicara yang sudah terjadi. Sehingga itu tidak menjadi hambatan ke depan itu. Tidak menjadi hambatan dengan siapa saja. PKS ini kan partai terbuka bekerja sama selama tadi calonnya merepresentasikan harapan PKS dalam membangun daerah," imbuhnya.

Dua partai politik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024, PDIP dan PKS tertarik mengusung Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju kembali dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Menanggapi hal ini, Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) menyebut, peluang Anies maju dari PKS dan PDIP memang cukup besar. Selain PKS dan PDIP, Hensat bilang PKB juga nampak tertarik.

"Hanya memang bila kemudian PDI Perjuangan (PDIP) dan PKS bersama mengusung Anies Baswedan ini jadi menarik karena ini kekuatan yang besar di Jakarta," kata Hensat kepada Liputan6.com, Senin (10/6/2024).

Diketahui, PKS unggul di penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat DPRD Provinsi DKI Jakarta. PKS meraih 1.012.028 suara disusul PDIP dengan perolehan 850,174 suara.

Menurut Hensat, kekuatan PKS dan PDIP di DKI Jakarta menjadi modal besar bagi Anies jika resmi diusung kedua parpol tersebut.

"Dan tentu saja (PKS-PDIP) kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh oleh calon dari penguasa. Apakah kemudian memungkinkan (mengusung Anies) ya mungkin-mungkin saja," ujar Hensat.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, partainya masih menunggu proses hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebelum mendeklarasikan Anies Baswedan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.

"Sebentar, lagi tunggu kan, ada proses kan, kita harus hormati semua proses. Ada daftar, sudah daftar, untuk UKK, UKK nanti deklarasi, deklarasi. Karena kan pilgub atau cakada kan pasangan, siapa pasangannya, gitu. Pak Anies mau berpasangan dengan siapa? PKB juga punya stok," kata Jazilul kepada wartawan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2024).

"Nah itu kan prosesnya, masih lumayan memerlukan waktu. Partai koalisi apa saja, pasangannya siapa, tidak cukup hanya menyebut nama satu orang," sambungnya.

Saat ini, untuk UKK mantan gubernur DKI Jakarta tersebut tengah disusun polanya oleh bagian atau desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Mudah-mudahan pekan ini, saya enggak tahu persisnya, karena berurutan mulai dari Aceh, Sumut, terus begitu. Kadang dimulai dari timur, ada yang spesial diundang khusus di luar jadwal urutan karena masing-masing daerah punya masalah masing-masing," ucap Jazilul.