Soal Kabar Jokowi Tawarkan Nama Kaesang ke Parpol, Sekjen NasDem: Baru Dengar

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jendral Partai NasDem, Hermawi Taslim enggan bekomentar banyak soal kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsunya Kaesang Pangarep untuk Pilkada Jakarta 2024.

“Saya enggak mau jawab itu, gak mau jawab,” kata Hermawi di Kantor DPP NasDem, Jumat (28/6/2024).

Meski demikian, Hermawi mengaku baru mendengar kabar itu dari media yang ia baca. “Kalau dengar sih, dari Anda (media) juga dengar. Udahlah kita enggak usah jawab itu, kita enggak usah bicara partai orang,” kata dia.

Sebelumnya, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyodorkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsunya Kaesang Pangarep untuk Pilkada Jakarta 2024.

Hal ini disampaikan Aboe saat ditanyai soal Kaesang yang mungkin disodorkan Jokowi untuk menjadi wakil gubernur Ridwan Kamil (RK) untuk Pilkada Jakarta 2024 yang senter bakal diusung partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Sudah-sudah, sudah menyodorkan (nama Kaesang). Kita lihat aja," kata Aboe ditemui usai hadir di acara Penutupan Sekolah Kepemimpinan PKS di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Menurut Aboe, cawe-cawe Jokowi dalam kontestasi politik sudah biasa terjadi. Misalnya, kata Aboe cawe-cawe Jokowi di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu.

"Kan udah biasa cawe-cawe mulai dari presiden sampai nanti, bisa. Jadi tidak ada masalah, biar aja," ungkap Aboe.

Meski begitu, Aboe tidak menjawab lebih jauh dan rinci soal kepada siapa Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang untuk Pilkada Jakarta 2024. "Ke mana-mana," ujar Aboe.

Sementara itu, Ketum PSI Kaesang Pangarep membantah pernyataan Sekjen PKS. Menurut dia, Jokowi tak ada menawarkan namanya ke partai-partai, terlebih untuk Pilkada Jakarta 2024.

"Pak Sekjen PKS tidak bicara sesuai fakta. Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi. Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik," kata dia dalam keterangannya, Kamis (27/6/2024).

Putra Presiden Jokowi ini menuturkan, kewenangan pencalonan seseorang untuk maju di Pilkada Jakarta adalah wewenang dari para ketua umum partai politik.

"PSI kan punya kursi di Jakarta, lumayan ada 8 kursi. Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung PSI. Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya nggak apa-apa juga," ungkap Kaesang.

"Sebagai Ketua Umum saya berwenang penuh menentukan siapa yang akan dicalonkan oleh PSI. Kewenangan itu semua ada di Ketua Umum kok, jadi kita tunggu saja. jangan bawa-bawa Presiden lah, yang Ketua Umum kan saya," sambungnya.

Dia pun mengingatkan, jelang kontestasi pilkada, jangan ada narasi yang menyesatkan publik.

"Kompetisi Pilkada ini sebaiknya dijauhkan dari penyebaran berita bohong, itu merugikan masyarakat. Terlebih lagi akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong seperti itu. Masayarakat kita sudah cerdas," pungkasnya.   

Staf Khusus Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Grace Natalie membantah Presiden Jokowi menyodorkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (Ketum PSI) Kaesang Pangarep ke sejumlah partai politik (parpol) untuk menjadi calon wakil gubernur (cawagub) di Pilkada Jakarta 2024.

Grace menyebut, Presiden Jokowi tak ikut campur urusan Pilkada Serentak 2024.

"Tidak benar itu Pak Presiden menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai. Pak Presiden tidak ikut campur terkait Pilkada dimanapun," kata Staf Khusus Jokowi, Grace kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).

Dia menuturkan, Pilkada 2024 merupakan urusan partai politik, termasuk soal pencalonan. Grace menekankan, Jokowi fokus menyelesaikan tugasnya sebagai presiden sebelum pensiun pada Oktober 2024.

"Pesoalan Pilkada adalah ranah partai. Pak Presiden fokus mengerjakan tugas-tugas kepresidenan sampai Oktober mendatang," ucap Grace Natalie.

"Urusan pencalonan Pilkada, bicara soal popularitas dan jumlah kursi masing-masing partai. Kuncinya disitu. Diskusinya disitu. Bukan di Presiden," jelas dia.