Cawabup Mimika Peggi Janji Tak Akan Lakukan Politik Balas Dendam Jika Terpilih

Liputan6.com, Jakarta Calon Wakil Bupati Mimika, Peggi Patrisia Pattipi mengatakan, dirinya tak akan melakukan politik balas dendam jika terpilih dalam Pilkada 2024.

Hal ini disampaikan dalam acara deklarasi Keluarga Luwu Raya, Sawerigading Bersatu di Mimika.

"Kami tidak akan terjebak dalam praktik politik balas dendam. Justru sebaliknya, kami akan merangkul semua pihak yang ingin bersama-sama membangun Mimika. Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan," kata Peggi dalam keterangan yang diterima, Kamis (26/9/2024).

Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi PKB ini menuturkan, kunci untuk melakukan pembangunan Mimika harus dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Kerja sama ini diperlukan agar potensi daerah dapat dikelola dengan optimal dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Mimika.

"Kabupaten ini milik kita bersama. Semua punya hak untuk berkontribusi bagi kemajuan daerah, tanpa terkecuali," jelas Peggi.

Dia yang mendapatkan nomor urut 02 di Pilkada 2024 Mimika ini, menegaskan, menjunjung visi pemerintahan yang terbuka dan mengedepankan persatuan agar dapat membawa Mimika menuju era baru yang lebih maju dan harmonis nantinya.

lebih lanjut, anak dari mantan Gubernur Papua, Jacob Pattipi itu juga menekankan pihaknya akan memprioritaskan program-program pembangunan yang bersifat merakyat, seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

"Kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selalu berpihak pada kepentingan rakyat, tanpa terkecuali," tutupnya.

KPUD Mimika akan melaksanakan rapat pleno pada 22 September 2024 untuk menetapkan resmi Paslon peserta Pilkada. Tiga pasangan calon sudah resmi mendaftar. Masing-masing Johannes Rettob berpasangan dengan Emanuel Kemong, Maximus Tipagau-Peggy Patricia Pattipi dan duet Aleks Omaleng-Yusuf Rombe.

Sementara itu ada laporan dari masyarakat ketika KPU memasuki tahapan meminta tanggapan masyarakat. Laporan itu berupa dugaan penggunaan ijazah palsu sebagai persyaratan pendaftaran di KPU.

KPUD Mimika mengaku bahwa pihaknya sementara ini sebatas melakukan klarifikasi legalisir ijasah dari dinas terkait. Pembuktian keaslian dokumen ijasah bukan menjadi tugas dan wewenang KPU selaku penyelenggara Pilkada.

Menurut pengamat sosial, Burhan Saidi dari Komando Barisan Indonesia (KOMBAS), KPUD Mimika akan bermain aman dan akan tetap meloloskannya. 

“Persyaratan keaslian dokumen peserta Pilkada menjadi bergulir ke ranah politik. Koalisi Parpol pengusung Maximus Tipagau menjadi pertimbangan utama KPUD Mimika untuk tetap meloloskan kandidat meskipun ijasahnya dipersoalkan publik," katanya.