Jalan Ambles, 27 Ribu Warga Desa Adat Sijunjung Terisolir

Liputan6.com, Sijunjung - Sebanyak tujuh nagari atau desa adat di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, terisolisasi secara permanen akibat amblesnya badan jalan penghubung Muaro Sijunjung menuju Silokek, Selasa (16/5/2017). Longsoran awal terjadi Senin sore, 15 Mei 2017, akibat luapan air sungai Batang Kuantan yang mengikis tebing badan jalan sepanjang 80 meter.

Pengikisan badan jalan oleh luapan air tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya. Namun, kondisi lalu lintas masih bisa dilewati kendaraan yang merupakan satu-satunya akses jalan ke wilayah tersebut.

"Hari ini jalan yang ambles sudah mencapai sepanjang 750 meter lebih dan mengisolasi sekitar 27.000 jiwa yang bermukim di Nagari Silokek, Durian Gadang, dan lima nagari di sekitarnya," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, Hardiwan, dilansir Antara.

Sebagai langkah penanggulangan sementara, petugas dari BPBD Sijunjung bekerja sama dengan dinas terkait berupaya membuka akses jalan darurat melintasi lahan milik warga sekitar.

"Untuk sementara jalan tersebut sudah bisa dilewati dengan berjalan kaki. Namun tetap harus berhati-hati karena kondisinya licin di saat basah," ujarnya.

Hardiwan mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak pemerintah berbagai tingkatan untuk mempercepat perbaikan jalan tersebut, sehingga aktivitas masyarakat setempat bisa pulih kembali.

Sebelumnya, jalan lintas Sumatera dari Padang menuju Jambi, tepatnya di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, juga mengalami macet parah sejak Senin dini hari. Akibat amblesnya badan jalan, lalu lintas diberlakukan sistem buka tutup.

Salah seorang sopir bus jurusan Jambi-Padang, Gozali, berharap aparat turun tangan membantu mengatasi agar kemacetan bisa terurai. "Kami berharap polisi turun membantu mengatasinya. Seharusnya saya sudah sampai di Padang subuh tadi tapi sekarang masih tertahan," ujarnya.

Hardiwan menegaskan perbaikan jalan ambles di ruas jalan lintas Sumatera menjadi wewenang pemerintah pusat. "Pihak pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat sudah berupaya mengatasi kedaruratan bersifat sementara di Sijunjung," kata dia.