Liputan6.com, Surabaya - Puluhan wali murid didampingi Baksos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) RW IV Darmokali berdemonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur di Surabaya, Rabu (4/7/2018), menuntut transparansi pemenuhan pagu kosong di SMA/SMK negeri di Surabaya.
"Petugas dinas bilang ada pagu kosong, tapi tidak bisa diisi karena aturan. Kami minta aturannya, tapi pasal yang diberikan berubah-ubah, dan kami cek tidak ada," kata salah satu wali murid yang mengikuti aksi, Munti'ah, dilansir Antara.
Kalaupun tidak ada pagu kosong, warga Rungkut Lor, Surabaya itu berharap ada kejelasan dan transparansi alasannya. Dengan demikian orangtua bisa legawa.
Advertisement
"Anak saya alumnus SMPN 17 dan nilai UN-nya 265,5. Dia daftar di SMAN 17 dan SMAN 20 gagal karena terendah SMAN 17 itu nilai 290,0, kegeser jam 10-an. Padahal, tahun lalu di sekolah itu rendah," ucapnya.
Baca Juga
Berdasarkan NUN anaknya, Munti'ah direkomendasikan cabang dindik untuk mendaftar di SMA 17 Agustus 1945. Selain itu, ternyata biaya masuk sekolahnya dari Rp 4 juta naik hingga Rp 6 juta dan tidak bisa diangsur.
"Kami maunya dapat rekomendasi keringanan dari dindik, tapi katanya rekomendasinya hanya untuk penerimaan. Keringanan dikembalikan ke sekolah. Kami orang kecil ya kesulitan," ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Surabaya Sukaryanto usai menemui para pendemo berjanji akan menyampaikan segela keluhan dan permasalahan warga ke Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman.
"Segala keluhan dan permasalahan telah kami catat dan akan kami laporkan ke kepala dinas," kata dia.
Namun, untuk membuka kembali PPDB, hal itu sulit terlaksana karena pagu di kota besar sudah terpenuhi. "Untuk pagu di kota besar sudah terpenuhi. Hanya di daerah tertentu seperi daerah 3T," katanya.
Saksikan video pilihan berikut ini: