Juru Kampanye Jokowi Rayu Warga Siak dengan Mengingat Dana Desa dan Listrik

Liputan6.com, Siak - Teriknya matahari pada Sabtu siang, 30 Maret 2019, tak menyurutkan ribuan warga di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, menyaksikan penampilan artis ibu kota, Iis Dahlia.

Joget kian semarak tatkala Siti Nurbaya ikut bernyanyi lagu berjudul Rindu yang selama ini dipopulerkan Iis. Siti hadir dalam kegiatan itu sebagai kapasitasnya sebagai juru kampanye Calon dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Kiai Ma'ruf Amin, bukan sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Usai menghibur masyarakat, Siti Nurbaya berswafoto dengan masyarakat dan petinggi partai di Riau pengusung Jokowi. Di bawah pentas, sejumlah warga juga mengerubunginya untuk berfoto ataupun sekedar salaman.

Di atas panggung di lapangan kantor lurah itu ikut pula Gubernur Riau Syamsuar menyumbang suaranya.

Dalam orasi politiknya, Syamsuar menyatakan kehadirannya bukan sebagai Gubernur Riau, melainkan pribadi yang mendukung Jokowi. Dia ingin masyarakat Kandis yang dipimpinnya sewaktu jadi Bupati Siak memilih Jokowi agar menjadi Presiden Indonesia untuk kedua kalinya.

"Jangan buat malu saya, tetap pilih 01 pada 17 April nanti. Sudah banyak presiden di Indonesia, baru pak Jokowi lah yang dekat dengan masyarakat, banyak pembangunan di Riau," katanya.

Ia mengatakan pada pemerintahan Presiden Jokowi pembangunan Riau terasa sampai hingga ke daerah pelosok. Di antaranya program dana desa, infrastruktur jalan, dan listrik.

"Seperti di Siak ini sudah 100 persen desa teraliri listrik, dan di seluruh Riau mencapai sekitar 90 persen," ujarnya.

Sementara itu, Siti Nurbaya kepada wartawan menjelaskan, kehadirannya di sana menjabarkan keperbihakan Jokowi terhadap masyarakat di Riau. Salah satunya mengatasi konflik lahan masyarakat di lahan konsesi ataupun di luarnya serta hak guna usaha (HGU).

Program itu dikenal dengan perhutanan sosial, di mana di Riau ditargetkan 1,1 juta hektare hutan yang nantinya dikelola masyarakat. Perhutanan sosial ini juga diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah lama mendiami taman nasional di Riau, misalnya Tesso Nilo.

Dari target itu, Siti menyebut sudah ada 83.928 hektare direalisasikan untuk 16.174 kepala keluarga (KK). Jumlah itu sebelum Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10.

Hanya saja dalam Perda itu, tambah Siti, ada hal krusial dan kurang pas. Di antaranya pengusulan perhutanan sosial harus dibahas gubernur dengan DPRD. Ketentuan itu tidak ada dalam peraturan pemerintah karena pelaksanaannya menyulitkan realisasi cepat bagi masyarakat.

"Dan terlepas dari Perda itu, kami sudah mengindentifikasi dan memverifikasi usulan 652.661 lahan perhutanan sosial yang diusulkan 127.972 kelompok tani di Riau. Nanti akan ada akses kelola hutan bagi masyarakat," tegas Siti.

Menurut Siti, perhutanan sosial yang masuk dalam nawacita Jokowi ini bisa membantu penyelesaian konflik lahan di Riau. Apalagi Bumi Lancang Kuning selama ini sangat dominan konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan di konsesi perusahaan.

"Di Kabupaten Kampar itu tercatat 70 ribu hektare, Kuantan Singingi 30 ribu, Bengkalis 40 ribu, Pelalawan 90 ribu dan Rokan Hulu 60 ribu hektare. Artinya memang ada kebutuhan masyarakat untuk mengakses hutan," terang Siti.

Akses kelola hutan bagi masyarakat, tegas Siti, membuat masyarakat produktif secara ekonomi sehingga membantu pertumbuhan ekonomi domestik. Tidak hanya akse, perhutanan sosial juga memberikan fasilitas untuk diusahakan.

"Ada bantuan kredit, bibit dan sarana ekonomi lainnya. Ada pengaliran listrik, pembukaan jalan, air bersih serta pelayanan publik bagi masyarakat di hutan, ini tidak sulit sedang dipersiapkan dasar hukumnya," sebut Siti.

Saksikan video pilihan berikut ini: