Seruan Menjaga Kedaulatan Dalam Perundingan Batas ZEE di Laut Natuna

Liputan6.com, Jakarta - Perundingan terkait penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan Vietnam yang berada di wilayah Laut Natuna Utara tak kunjung memperoleh kata sepakat. Sementara, banyak kekayaan alam yang berlimpah tersimpan di Laut Natuna Utara.

Berdasarkan laporan CSIS, peneliti Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Imam Prakoso mengatakan Laut Natuna Utara memiliki cadangan migas sebanyak 160 triliun kaki kubik gas dan 12 miliar barel minyak. Selain itu, potensi ikan yang ada di Laut Natuna Utara juga tak kalah potensial.

Laut Natuna Utara masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia: WPP-RI 711, bersama dengan perairan Selat Karimata dan Laut China Selatan.Potensi kelautan yang besar ini disebut belum dikelola dengan baik, masih banyak masyarakat pesisir yang belum dapat disejahterakan seturut melimpahnya sumber daya laut ini.

Terkait sengketa, pada Juli 2022 lalu, proses perundingan kembali dilaksanakan di mana kali ini merupakan perundingan ke-14. Berbagai organisasi nelayan dan maritim turut unjuk suara untuk kepentingan perikanan dan kedaulatan di Indonesia dan mengharapkan agar pemerintah dapat memberikan keputusan yang tepat.

"Patut diingat Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki potensi kekayaan yang berasal dari sumber daya alam kemaritiman yang sangat besar yang belum dikelola secara maksimal sampai dengan saat ini," tegas pendiri serta Pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) melalui siaran pers, Selasa (15/11/2022).

Beberapa tokoh lainnya juga mengharapkan pemerintah dapat selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat Indonesia.

"Pemerintah Indonesia seyogyanya untuk terus selalu memprioritaskan kepentingan nasional termasuk dalam pengelolaan ZEE Indonesia dalam hal ini yang berbatasan dengan Vietnam. Kepentingan nasional yang dimaksud termasuk peningkatan kapasitas dan kemampuan nelayan Indonesia baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan pendekatan pendidikan, pelatihan, dan inovasi teknologi penangkapan ikan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan," kata Ketua Umum Maritim Muda Nusantara Kaisar Akhir.

"Isu ZEE itu sendiri isu politis, negara harus memperjuangkan sampai titik darah penghabisan," ujar Ketua Umum KONANN Suwarno Tarigan.

"Kita perlu mempunyai jati diri yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan negara", sambungnya.

"Jangan berikan konsesi buat Vietnam dalam perundingan penetapan batas ZEE dengan Vietnam, ini kerugian bagi Indonesia, karena kehilangan sebagian wilayah yang menjadi klaim Indonesia selama ini,” kata Ketua KNTI Provinsi Aceh, Azwar Anas.