Jalur Lingkar Barat, Trans Papuanya Purwakarta Sedang Butuh Perhatian

Liputan6.com, Purwakarta - Pemkab Purwakarta, saat ini harus berbenah diri. Pasalnya, masih banyak PR yang belum rampung di masa kepemimpinan Anne Ratna Mustika sebagai bupati sebelumnya. Salah satunya, yang terkait dengan pembangunan infrastruktur layak bagi masyarakat.

Kepala Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta, Ryan Oktavia pun tak menampik hal itu. Dia mengakui, program pembangunan infrastruktur di wilayahnya cenderung menurun dalam kurun beberapa tahun ini.

"Di 2024 nanti kita fokuskan kembali untuk penanganan infrastruktur ini," ujar Ryan saat berbincang dengan Liputan6.com, belum lama ini.

Ryan menjelaskan, salah satu yang menjadi fokus jajarannya yakni perbaikan Jalur Lingkar Barat yang terbentang sepanjang 57 kilometer dari mulai Kecamatan Babakan Cikao-Jatiluhur-Sukasari hingga Kecamatan Maniis.

"Secara fungsional sih masih bisa dilalui. Hanya ada memang ada beberapa titik yang mengalami kerusakan. Insya Allah di 2024 nanti kita fokuskan untuk perbaikannya," jelas dia.

Selama ini, lanjut dia, Jalur Lingkar Barat atau biasa disebut jalur Trans Papua-nya Purwakarta itu menjadi salas satu jalan alternatif penghubung kabupaten. Yakni, berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Cianjur dan Bogor.

"Kalau berbicara kebutuhan, itu kurang lebih kita butuh Rp100 miliar untuk perbaikan jalur alternatif tersebut," kata dia.

Simak Video Pilihan Ini:

Selain penanganan Jalur Lingkar Barat,  saat ini pihaknya juga sedang memfokuskan anggaran untuk mengembalikan kemantapan jalan yang sejak beberapa tahun terakhir mengalami penurunan secara kualitas.

Saat ini, kemantapan jalan di wilayahnya mengalami penurunan dari yang tadinya di angka 87 persen dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 728,94 kilometer itu menjadi 84 persen.

"Penurunan kemantapan ini, terjadi sejak pandemi Covid-19 atau dari mulai 2020-2021 kemarin. Karena, saat itu anggaran untuk peningkatan infrastruktur harus direalokasi atau dikurangi. Sehingga, kegiatan pemeliharaan jalan jadi terkendala," kata dia.

Ryan menjelaskan, sejak 2022 pihaknya telah memaksimalkan anggaran yang ada untuk program pembangunan infrastruktur ini. Minimalnya,  anggaran yang tersedia bisa mengejar atau mengganti penurunan kemantapan jalan yang 4 persen tersebut.

"Tahun ini, kemantapan jalan sudah di angka 85 persen. Kami upayakan, di 2024 nanti kemantapan jalan ini bisa meningkat di angka 90 persen atau minimalnya kembali di angka 87 persen," jelas dia.

Menurut dia, Pemkab Purwakarta masih membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur yang layak. Namun di sisi lain, kemampuan APBD Purwakarta masih belum bisa menutupi semua kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur.

"Kalau berbicara kebutuhan anggaran, untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur itu butuh sekitar Rp500 miliar," pungkasnya.