Korban Kriminalisasi Hukum Berikan Bukti Surat Polda Sumut ke Hakim

Liputan6.com, Tebing Tinggi Cipto Halim (41) terdakwa yang menjadi pesakitan dalam Register perkara Nomor: 231/pid.b/2023/PN Tbt di Pengadilan Negeri (PN) Tebing Tinggi, menjadi korban kriminalisasi hukum.

Terdakwa saat ini sedang berjuang agar bebas di persidangan PN Tebing Tinggi dengan sangkaan pasal 317 KUHPidana yakni laporan atau pengaduan palsu.

Dalam sidang Kamis, 7 Desember 2023, majelis hakim melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan terdakwa Cipto Halim, yang dituding telah melakukan fitnah soal alat bukti berupa puluhan bon tagihan pengantaran ubi yang belum dibayarkan sekaitan dilaporkannya CV Serasi Jaya Sejati atas dugaan penipuan penggelapan di Polda Sumut.

Dalam keterangan saksi-saksi yang hadir, diantaranya Ramadhani dan Suharno, yang mengantarkan ubi ke CV Serasi Jaya Sejati. Keduanya menyatakan CV Serasi Jaya Sejati belum ada membayarkan tagihan kepada Cipto Halim sebagai pihak yang menyediakan ubi sesuai permintaan perusahaan tersebut.

"Jadi kedua saksi mengatakan benar melakukan pengantaran sebanyak 26 kali dan belum dibayarkan CV Serasi Jata Sejati. Itulah makanya ada bon putih," terang Kuasa Hukum terdakwa, Awaluddin, bersama Muhammad Dhanil, dan Dafidson Rajagukguk, Sabtu (9/12/2023).

"Nah, puluhan bon putih inilah yang menjadi alat bukti kita dalam melaporkan perusahaan tersebut ke Polda Sumut, atas dugaan pasal 372, dan 378. Saat ini sedang bergulir dalam tahap penyelidikan oleh Polda Sumut," sambungnya.

Dikatakan Awaluddin, tudingan fitnah yang dituduhkan kepada kliennya menyoal bukti yang dibawa ke penyidik Polda Sumut telah terbantahkan dengan faka persidangan.

Perkara di PN Tebing Tinggi inikan bermula dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/555/III/2022/SPKT/Polda Sumut, dengan sangkaan pasal 317 yang penanganannya dilakukan oleh Polres Tebing Tinggi, dengan pelapor Roy sebagai kuasa hukum, dan terlapor Cipto Halim.

Barang buktinya adalah SP2Hentik Lidik yang dikeluarkan Ditreskrimum Polda Sumut atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/1656/X/2021/SPkT/Polda Sumut dengan pelapor Cipto Halim, tertanggal 26 Oktober 2021, sangkaan pasal 372 atau 378 KUHP.

"SP2 Henti Lidik tidak bisa dijadikan barang bukti. Apalagi perkara pasal 372 yang sebelumnya ditutup kini sudah dibuka kembali penanganannya oleh Polda Sumut," ucapnya.

"Bukti perkara sudah dibuka kembali oleh Polda, sudah kami berikan ke majelis hakim saat persidangan," sambungnya.

Awaluddin meminta kepada majelis hakim yang terhormat agar bersikap profesional dalam memeriksa perkara kliennya sebagai terdakwa.

"Saya rasa perkara yang dihadapi klien kami ini sangat dipaksakan, cenderung bentuk kriminalisasi oleh penyidik aparat penegak hukum hingga sampai ke meja hijau. Ini bisa jadi preseden buruk dalam penegakan hukum bila nantinya hakim memutuskan klien kami bersalah," bebernya

Dalam persidangan, Awaluddin juga menyampaikan ada sekitar 43 bukti surat yang telah diajukan sebagai penunjang pembelaan, termasuk surat tanda penerimaan laporan dan bon putih yang belum dibayar CV Serasi Jaya Sejati.

"Bukti-bukti ini menjadi dasar untuk mendukung laporan yang diajukan Cipto Halim seharusnya dianggap serius," ucapnya.

Awaluddin juga menyoroti adanya kemungkinan melakukan langkah hukum terhadap orang yang melaporkan kliennya itu terkait tindak pidana pasal 317 KUHPidana ini.

Karena berdasarkan fakta persidangan, menurut keterangan saksi dari pihak perusahaan memberi keterangan kepada majelis hakim, bahwa perusahaan telah membayar tagihannya ke Cipto Halim berdasarkan adanya piutang yang perusahaan ini berikan kepada agennya bernama Awi.

"Nah, padahal urusan perusahaan ke Cipto Halim. Masa agennya berutang terus Cipto Halim disuruh menagih ke agen mereka, ini dari mana jalan ceritanya," ujarnya.

Awaluddin berharap kepada majelis hakim PN Tebingtinggi agar melihat perkara kliennya secara komperehensif.

"Karena perkara yang menjerat klien kami masih bergulir di Polda Sumut. Klien kami melaporkan CV Serasi Jaya Sejati atas dugaan penipuan penggelapan pasal 372 dan 378 KUHPidana. Memang sempat dihentikan penyelidikannya, tapi ini digelar kembali oleh penyidik Subdit II Hardabangtah Ditreskrimum Polda Sumut karena adanya novum baru," paparnya.

"Kami berharap wajah peradilan di PN Tebing Tinggi agar tidak tercoreng, karena akan tercipta preseden buruk bila hakim memutus bersalah klien kami dengan tudingan pemberian bukti palsu atas laporan penipuan dan penggelapan yang dialami sedang bergulir di Polda Sumut," tandasnya.