Liputan6.com, Jakarta Untuk mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berinovasi. Kali ini, pihaknya meluncurkan dua aplikasi baru, yaitu e-SDM dan e-SOP ketika menggelar rapat koordinasi pengendalian (Rakordal) program dukungan manajemen 2024.
Kedua aplikasi tersebut nantinya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Aplikasi e-SDM memungkinkan pihaknya untuk mengelola data kepegawaian secara elektronik, termasuk mutasi, kenaikan pangkat, dan pensiun. Bahkan, terdapat fitur untuk penilaian kinerja dan pengembangan pegawai.
Sementara untuk aplikasi e-SOP merupakan aplikasi yang berisi standar operasional prosedur (SOP) untuk berbagai tugas dan fungsi di Kemenkumham. Aplikasi ini memungkinkan pegawai dan masyarakat untuk mengakses SOP layanan Kemenkumham dengan mudah dan cepat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Advertisement
Baca Juga
Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Komjen (Purn) Dr (HC) Andap Budhi Revianto, dalam sambutannya mengatakan, pengendalian manajemen merupakan salah satu faktor utama di balik keberhasilan organisasi. Hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
"Transparansi dan integritas adalah kunci untuk mencapai kinerja yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Andap, Selasa (16/7/2024).
Ia juga menggarisbawahi pentingnya dukungan dari seluruh jajaran Kemenkumham untuk memastikan keberhasilan program. Fokus utamanya adalah peningkatan efektivitas yang meliputi bidang perencanaan, keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sumber daya manusia (SDM), kehumasan, pengelolaan arsip, dan teknologi informasi.
Andap menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi birokrasi di Kemenkumham. Menurutnya, birokrasi yang efektif dan efisien mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga mengajak jajaranya untuk dan agar dapat menjadi birokrasi melayani dan berdampak. Â "Orientasi yang diharapkan adalah orientasi hasil bukan hanya sekedar proses, namun hasilnya harus berdampak nyata terhadap masyarakat," tegasnya.
Hal senada dikatakan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bangka Belitung (Babel), Harun Sulianto yang hadir dalam agenda tersebut. Ia menilai Rakordal merupakan komitmen dari jajarannya untuk terus memperbaiki tata kelola dan pelaksanaan program. Harun juga berharap dapat mencapai target kinerja dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Menurutnya, apabila menggunakan sistem elektronik pastinya ada transparansi. Sehingga masyarakat dapat secara langsung mengakses dokumen pemerintah, melihat alokasi anggaran dan pencapaian kinerja.
"Untuk itu komitmen kami adalah mendukung penuh kegiatan ini untuk mempercepat realisasi perjanjian kinerja dan penyelesaian isu atau masalah yang ada,"Â kata Kepala Kanwil Kemenkumham Babel.
Sekedar informasi, selain melakukan peluncuran dua aplikasi, Kemenkumham juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Bandan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Turut hadir juga perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Babel yakni Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto dan Kepala Bagian Program dan Humas Sugeng Krisdwiyanto.
Â
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.