Ketua Banggar Tanggapi Usulan Anggaran Rp20 Triliun Menteri Pigai

Liputan6.com, Bangkalan - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengatakan disetujui tidaknya anggaran yang diajukan semua kementerian bergantung skala prioritas dan visi Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan politikus PDI Perjuangan ini menanggapi permintaan anggaran sebesar Rp20 triliun yang diajukan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai.

Menurutnya, semua kementerian telah menemui dirinya dan berlomba-lomba meminta anggaran.

"Semua kementerian sudah menemui saya, tinggal lihat skala prioritas karena saya harus menyamakan dengan visi Presiden," ujar Said saat ditemui di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu, 2 November 2024.

Simak Video Pilihan Ini:

Said menegaskan sebagai ketua badan anggaran, dirinya menerapkan prinsip fair play dalam proses penganggaran untuk pemerintah baru saat ini. Sepanjang kondisi fiskal mendukung, Banggar akan mempertimbangkan usulan anggaran setiap kementerian, termasuk Kementerian HAM. 

"Tentu, selagi fiskal memungkinkan, kami akan berusaha memenuhi kebutuhan anggaran Kementerian HAM," tambahnya.

Meskipun kondisi fiskal cukup ketat, bagi Said, program yang sesuai prioritas tetap bisa didanai.

"Walaupun fiskalnya sempit, insyaallah kalau skala prioritasnya ketemu, pengajuan anggaran bisa dipenuhi," katanya.

Dalam rapat perdana bersama Komisi XIII DPR sebelumnya, Natalius Pigai menjelaskan besarnya anggaran Rp20 triliun ini terkait berbagai kebutuhan mendesak di Kementerian HAM.

Salah satunya adalah penambahan pegawai menjadi 2.544 orang, jauh lebih banyak dari jumlah staf saat ini yang hanya 188 orang.

Pigai juga merinci program besar untuk meningkatkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia. Program ini menjadikan 280 juta penduduk sebagai target melalui pembentukan 83.000 kelompok di berbagai daerah.

Dengan alokasi Rp100 juta per kelompok, program butuh anggaran total Rp 8,3 triliun

Kementerian HAM sendiri merupakan kementerian baru pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM. kementerian ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Adapun Natalius Pigai menjadi Menteri HAM yang pertama.

Dalam sambutan pada acara penyambutan Menteri dan Wakil Menteri di Graha Pengayoman beberapa waktu lalu, Natalius Pigai menyebut pembentukan kementerian HAM mencerminkan perhatian khusus dari Presiden Prabowo terhadap isu-isu HAM di Indonesia.