Geger Pegawai Komdigi Jadi Beking Ribuan Situs Judi Online, Pengawasan Internal Lemah?

Ketua Banggar Tanggapi Usulan Anggaran Rp20 Triliun Menteri Pigai

Dalam menyetujui anggaran di tiap kementerian, Said Abdullah perlu menyamakan dengan Visi Presiden Prabowo Subianto

oleh Musthofa Aldo diperbarui 04 Nov 2024, 08:00 WIB

Diterbitkan 04 Nov 2024, 08:00 WIB

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat bertemu dengan KH Imam Buchori di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Liputan6.com, Bangkalan - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengatakan disetujui tidaknya anggaran yang diajukan semua kementerian bergantung skala prioritas dan visi Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan politikus PDI Perjuangan ini menanggapi permintaan anggaran sebesar Rp20 triliun yang diajukan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai.

Menurutnya, semua kementerian telah menemui dirinya dan berlomba-lomba meminta anggaran.

"Semua kementerian sudah menemui saya, tinggal lihat skala prioritas karena saya harus menyamakan dengan visi Presiden," ujar Said saat ditemui di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu, 2 November 2024.

Simak Video Pilihan Ini:

Fair Play

Hadir di Rapat Perdana Bersama Komisi XIII DPR RI, Menteri HAM Natalius Pigai Kenalkan Diri

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (tengah) berbincang dengan Politikus PDIP Yasonna Laoly sesaat sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)

Said menegaskan sebagai ketua badan anggaran, dirinya menerapkan prinsip fair play dalam proses penganggaran untuk pemerintah baru saat ini. Sepanjang kondisi fiskal mendukung, Banggar akan mempertimbangkan usulan anggaran setiap kementerian, termasuk Kementerian HAM.

"Tentu, selagi fiskal memungkinkan, kami akan berusaha memenuhi kebutuhan anggaran Kementerian HAM," tambahnya.

Meskipun kondisi fiskal cukup ketat, bagi Said, program yang sesuai prioritas tetap bisa didanai.

"Walaupun fiskalnya sempit, insyaallah kalau skala prioritasnya ketemu, pengajuan anggaran bisa dipenuhi," katanya.

Alasan Butuh 20 Triliun

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sesi konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024). (Maul/Liputan6.com)

Dalam rapat perdana bersama Komisi XIII DPR sebelumnya, Natalius Pigai menjelaskan besarnya anggaran Rp20 triliun ini terkait berbagai kebutuhan mendesak di Kementerian HAM.

Salah satunya adalah penambahan pegawai menjadi 2.544 orang, jauh lebih banyak dari jumlah staf saat ini yang hanya 188 orang.

Pigai juga merinci program besar untuk meningkatkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia. Program ini menjadikan 280 juta penduduk sebagai target melalui pembentukan 83.000 kelompok di berbagai daerah.

Dengan alokasi Rp100 juta per kelompok, program butuh anggaran total Rp 8,3 triliun

Kementerian Baru

Komisi XIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, pada Kamis (31/10/2024). (Delvira Hutabarat).

Kementerian HAM sendiri merupakan kementerian baru pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM. kementerian ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Adapun Natalius Pigai menjadi Menteri HAM yang pertama.

Dalam sambutan pada acara penyambutan Menteri dan Wakil Menteri di Graha Pengayoman beberapa waktu lalu, Natalius Pigai menyebut pembentukan kementerian HAM mencerminkan perhatian khusus dari Presiden Prabowo terhadap isu-isu HAM di Indonesia.

Lanjutkan Membaca ↓