Profil Natalius Pigai, Putra Papua yang Awali Karier sebagai Tukang Parkir Kini Jadi Menteri HAM RI

Liputan6.com, Jakarta Pengangkatan Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabinet Merah Putih 2024-2029 menarik perhatian publik. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama Pigai sebagai salah satu menteri dalam susunan kabinetnya, Minggu (20/10/2024), di Istana Negara, Jakarta.

Sebagai putra asli Papua yang memiliki rekam jejak panjang dalam advokasi HAM, Pigai membawa pengalaman dan komitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama yang terpinggirkan. 

Natalius Pigai, yang berasal dari Paniai, Papua Tengah, adalah sosok yang vokal dalam memperjuangkan isu HAM, terutama yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat Papua. Ia lahir dari keluarga sederhana dan tumbuh bersama dua saudaranya, Yulius dan Hengky Pigai, di wilayah Papua yang kaya akan tradisi dan tantangan.

Pigai menempuh pendidikan formal di Sekolah Tinggi Pemerintahan Masyarakat Desa di Yogyakarta, di mana ia berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Di samping itu, ia juga mengikuti berbagai pelatihan non-formal yang memperdalam keahliannya, termasuk statistika di Universitas Indonesia, pelatihan di LIPI, serta pelatihan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara.

Pigai mengawali kariernya sebagai juru parkir dan kemudian melanjutkan perjalanan profesionalnya sebagai tenaga honorer, CPNS, hingga PNS. Dalam unggahan Instagram, Pigai mengenang perjuangan kerasnya sebagai ASN yang akhirnya mengantarkannya pada posisi puncak sebagai Menteri HAM RI.

“Pegawai negeri rendahan yang mencapai puncak karier tertinggi. Jangan pernah menyerah wahai ASN,” ungkapnya.

Karier profesional Pigai dimulai sebagai staf khusus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 1999 hingga 2004. Selama periode ini, Pigai juga dikenal sebagai moderator dialog interaktif di TVRI, di mana ia membahas berbagai isu politik dan pemerintahan dengan berbagai tokoh.

Mengutip Merdeka.com, pengalamannya terus berkembang ketika ia menjadi Konsultan Deputi Pengawasan di BRR Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2010-2012. Di luar pemerintah, Pigai terlibat aktif dalam Yayasan Sejati yang memperjuangkan hak-hak kelompok terpinggir seperti masyarakat Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.

Pada sebuah unggahan di Instagram, Pigai mengungkap kisah inspiratif tentang masa kecilnya yang penuh tantangan. Lahir dari keluarga yang hidup serba kekurangan, Pigai pernah menjalani kehidupan sederhana di pedalaman Papua dan menggunakan koteka hingga kelas 3 SD.

Ia meninggalkan kampung halamannya pada tahun 1994 dan melanjutkan kehidupan di Yogyakarta dengan tekad mengubah nasib keluarga.

“Keluarga saya hidup miskin di belantara Papua. Tahun 1994 saya ke Jawa, ibu memberi uang Rp300 ribu. Tinggal di Yogyakarta dengan tukang becak,” tulis Pigai dalam sebuah unggahan Instagram @natalius_pigai. 

Setelah dilantik, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran Kementerian HAM dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Kenaikan ini, menurut Pigai, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Pigai menyampaikan bahwa kenaikan anggaran ini akan digunakan untuk program seperti pendidikan HAM bagi masyarakat usia muda di desa-desa seluruh Indonesia. “Saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak,” ujarnya di rapat tersebut.

Ya, selain aktif di pemerintahan, Pigai juga terlibat dalam organisasi masyarakat seperti Yayasan Sejati, yang fokus pada hak-hak masyarakat terpinggir di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman HAM di kalangan anak muda, terutama masyarakat di desa. Program tersebut diharapkan bisa menciptakan generasi yang lebih sadar akan hak asasi manusia.

Pigai menilai bahwa anggaran tambahan ini diperlukan untuk menjalankan program pemenuhan HAM masyarakat yang lebih baik, terutama kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.

Pigai menempuh pendidikan formal di bidang pemerintahan dan memiliki berbagai pelatihan tambahan, mulai dari statistika hingga kepemimpinan, yang mendukung keahliannya dalam menangani isu-isu HAM.