Dulu Ngotot Tambah Anggaran Rp 20 Triliun, Kementerian HAM Kini Dapat Rp 113 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkapkan bahwa Kementerian HAM harus beroperasi dengan anggaran sebesar Rp113 miliar pada tahun 2025, setelah mengalami pemangkasan sebesar Rp60 miliar dari anggaran awal Rp174 miliar. Pemangkasan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah.

"Anggaran Rp174 miliar total efisiensi adalah Rp60 miliar, kami dapat Rp60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp113 miliar," ujar Natalius Pigai dalam Rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pigai menekankan bahwa meskipun anggaran dipangkas, Kementerian HAM tidak akan memotong gaji pegawai. Sebagai gantinya, pemangkasan dilakukan pada anggaran pusat data dan informasi yang memang tidak memiliki alokasi anggaran karena merupakan unit baru.

"Tidak perlu menjelaskan efisiensi di mana saja tapi yang jelas gaji satupun kami tidak potong, karena itu penting kemudian kami juga tidak lakukan efisiensi di pusat data dan informasi HAM karena memang nggak ada anggarannya karena ini unit baru, jelas Pigai. Pusat pengembangan SDM HAM juga unit baru tidak ada anggaran," tambahnya.

Pigai juga menegaskan bahwa kegiatan operasional Kementerian HAM tetap berjalan normal dan kementeriannya siap menjalankan instruksi efisiensi tanpa mengganggu layanan.

"Cuma satu-satunya yang menyatakan siap dan tidak terpengaruh. Dan itu saya buktikan, kantor hari ini di Kementerian HAM berjalan normal. Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik," tegas Pigai. "Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," imbuhnya.

Sebelumnya, Pigai sempat menjadi sorotan karena meminta tambahan anggaran untuk pembangunan HAM di Indonesia, baik secara fisik maupun nonfisik. Ia berharap anggaran Kementerian HAM bisa mencapai lebih dari Rp20 triliun.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," kata Pigai usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10).