Soal Impor Sapi Perah untuk MBG, Ini Kata Guru Besar UGM

Pemerintah berencana akan melakukan 200 ribu impor sapi perah lewat 160 perusahaan hingga akhir tahun mendatang untuk memenuhi kebutuhan susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

oleh Yanuar H diperbarui 19 Jan 2025, 13:00 WIB
Diterbitkan 19 Jan 2025, 13:00 WIB
Pengelolaan Ternak Sapi Perah yang Optimal Jadi Kunci Produksi Susu Melimpah
Pengelolaan Ternak Sapi Perah yang Optimal Jadi Kunci Produksi Susu Melimpah, Malang (30/5/2023). Foto: Ade Nasihudin/Liputan6.com.... Selengkapnya

Liputan6.com, Yogyakarta - Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Widodo, memberikan pendapatnya tentang rencana pemerintah impor sapi perah agar pemerintah perlu melakukan perencanaan yang matang baik aspek teknis hingga mengantisipasi penyebaran penyakit baru berakibat menurunnya produktivitas susu sapi. Pasalnya, saat ini melonjak kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tidak menutup kemungkinan akan menambah tingkat penyebaran dan menurunkan produktivitas ternak.

“Jangan sampai nambah penyakit. Jika sudah menyerang akan menjadi berat. Sehingga diperlukan adanya kehati-hatian,” kata Widodo melalui keterangan, Kamis (16/1/2025).

Menurutnya, impor sapi perah sebaiknya harus melalui proses karantina yang ketat. Hal ini agar tidak lagi mendatangkan virus atau bahkan mungkin mendatangkan penyakit baru. “Saat ini dunia sedang ditakutkan dengan adanya penularan virus yang aslinya datang pada binatang dan kemudian menular pada manusia,” katanya.

Widodo mengatakan bahwa selama proses karantina yang ketat perusahaan importir harus mendatangkan pakan hijauan yang berkualitas. Tentunya pakan hijauan ini berasal dari lahan yang sudah disiapkan sebelumnya. “Sapi perlu makanan, hijauan mereka siap nggak lahannya? Untuk seratus ekor sapi berapa dihitungnya lahannya? Untuk seratus ribu berapa? Untuk satu juta berapa? Jadi kadang program pemerintah itu reasoningnya masuk, tetapi bombastis. Saya sebagai sebagai akademisi harus jujur dalam program ini ada manfaatnya asal ditata, disusun, dan direncanakan secara rasional,” paparnya.

Widodo sepakat dengan kebijakan impor sapi perah untuk kebutuhan susu gratis namun harus didukung dengan ketersediaan lahan bagi sapi untuk mensuplai pakan hijauan dan pakan konsentrat lainnya. “Perlu perencanaan yang matang dan jangan sampai membawa penyakit dari luar apalagi lahan buat sapinya tidak ada,” katanya.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya