Dedi Mulyadi Mendadak Sidak ke SMAN 7 Cirebon, Ada Apa?

Liputan6.com, Cirebon - Polemik ratusan siswa di Cirebon terancam tak bisa mendaftar ke perguruan tinggi negeri mendapat respons Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi sempat mendatangi SMAN 7 Kota Cirebon untuk membantu mencari solusi terkait perpanjangan waktu finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk bisa mendaftar ke perguruan tinggi negeri melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Dedi mengatakan, sejauh ini ada 2 sekolah yang bermasalah di PDSS yakni SMAN 4 Karawang dan SMAN 7 Kota Cirebon. Ia memastikan kendala tersebut akan segera diatasi bahkan, Dedi sendiri memberikan bantuan honor kepada petugas PDSS tidak melalui APBD.

"Saya juga meminta petugas ditambah jadi 5 orang dan saya segera komunikasi dengan kementerian pendidikan untuk portalnya segera dibuka agar orang tua tidak cemas dan siswa bisa ikut kuliah di PTN lewat jalur prestasi," ujarnya, Jumat (7/2/2025).

Ia mengakui belum mengetahu apa masalah yang terjadi sehingga membuat ratusan siswa terancam gagal melangsungkan pendidikannya ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Saat ini, katanya, solusi yang diberikan baru dua dan kedepan akan melakukan evaluasi terkait persoalan pendidikan di Jawa Barat.

Menurutnya, evaluasi kepala sekolah menjadi salah satu agenda yang mendesak agar pendidikan di Jawa Barat lebih baik. Oleh karena itu, ia akan mengagendakan evaluasi setlah resmi dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat.

"Semua sekolah di Jawa Barat yang bermasalah akan dicari solusinya. Nanti kita lihat apakah kesalahan dipersonal atau di sistem," ujarnya.

Diketahui, ada 155 siswa yang gagal mengikuti SNBP sehingga mereka terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi.

Salah satu guru BK, Chandra Simanjuntak menjelaskan pihak sekolah masih berjuang agar siswa bisa mendapatkan kembali hak untuk mengikuti PDSS. Candra mengatakan, sampai saat ini SMA 7 Cirebon sudah melakukan beberapa upaya.

Upaya pertama yakni dengan membuka akun help desk dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui email dan telepon. Namun saay itu, jawaban dari Kementerian menyatakan tidak bisa dibuka kembali untuk PDSS, kemudian pada tanggal 3 Februari, pihaknya berinsiatif ke Kementerian.

"Sampai di sana diterima panitia PDSS dan tidak ada perpanjangan. Kita tetap di sana, ditemui ketua panitia, saya bertemu beberapa guru dan membentuk Forum Perjuangan Perpanjangan PDSS, ada 377 sekolah dengan masalah yang sama. Kami sempat diminta membuat surat permohonan untuk membuka kembali PDSS agar bisa menyusun dan melengkapi data, namun saat itu juga seluruh guru melakukan dari berbagai daerah. Menteri bilang sudah delegasi ke wakilenteri, tapi wakil menteri mengatakan akan ada perpanjangan PDSS dan meminta menunggu selama satu atau dua hari. Sampai saat ini ternyata belum ada hasil," katanya.

Kepala SMA 7 Cirebon, Iman Setiawan mengaku siap bertanggungjawab atas kejadian ini. Iman juga mengaku dan menyadari kesalahan yang dilakukan pihak sekolah mengenai kejadian ini.

Ia mengakui ada kelalaian dari pihak sekolah yang membuat proses pendaftaran SNBP melalui jalur prestasi terhambat. ia mengaku siap mendapatkan sanksi dan bertanggungjawab atas kesalahan yang terjadi.

"Atas nama pribadi dan SMA 7 Cirebon biar saya saja yang disanksi karena ini kelalaian saya sebagai pimpinan. Saya bertanggungjawab, saya terima apapun sanksi yang diberikan oleh KCD. Saya menyadari ini kesalahan dan kelalaian saya. Manusia tempatnya salah dan lupa, barangkali ini. Oleh karena itu kami menerima dan kami menyatakan itu kelalaian kami. Jangan salahkan anak buah saya, karena sudah melakukan tugas dengan baik. Kalaupun memberikan sanksi, sanksi lah saya. Kalaupun ada sanksi atau diminta untuk mundur, ya saya siap," kata Iman saat rapat.