Mahasiswa Lampung Tuntut Anggota DPRD Hadir dalam Aksi Unjuk Rasa

Liputan6.com, Lampung - Aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Lampung di depan Gedung DPRD dan Pemprov Lampung terus berlanjut pada Senin (17/2/2025). Mahasiswa kecewa karena tidak ada perwakilan dari Anggota DPRD Lampung yang menemui mereka.

Sejak awal aksi, mahasiswa sempat bersitegang karena kawat berduri yang menghalangi akses ke gedung DPRD tak kunjung dibuka. Sementara itu, tak satu pun anggota Dewan turun menemui massa. Meski begitu, mahasiswa tetap berkomitmen menjalankan aksi secara damai.

Ketua BEM Poltekkes Tanjungkarang, Riyanda Atma Putra, menegaskan bahwa mahasiswa belum mendapat kejelasan terkait Anggota DPRD Lampung yang hadir di lokasi. "Kami belum mendapatkan informasi dari humas DPRD mengenai fraksi mana saja yang ada hari ini. Selain itu, ada anggota DPRD yang sempat menemui kami, tetapi langsung pergi tanpa berdialog. Itu yang membuat mahasiswa marah," kata Riyanda.

Mahasiswa bersikeras untuk bertahan hingga ada perwakilan dari lima fraksi di DPRD Lampung yang menemui mereka. Setelah aksi berlangsung lebih dari dua jam di bawah guyuran hujan deras, Anggota Komisi V DPRD Lampung dari Fraksi PKS, Syukron Muchtar dan Puji Sartono, akhirnya menemui demonstran. Dalam mediasi tersebut, Syukron menyampaikan bahwa mayoritas Anggota DPRD Lampung tengah berada di Jakarta untuk mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas anggota.

Awalnya, mahasiswa menuntut minimal lima fraksi DPRD hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka juga menyampaikan beberapa poin penting, salah satunya terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. "Mahasiswa berharap efisiensi anggaran tidak berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat," ungkapnya. 

Ia memastikan DPRD Lampung berkomitmen untuk mengawal kebijakan agar anggaran pendidikan, termasuk beasiswa dan biaya kuliah (UKT), tidak terdampak pemangkasan. "Kami akan mengawal hal ini. Pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan pernyataan, dan kami akan bersinergi dengan DPR RI serta Badan Legislasi (Baleg) Komisi XI," jelas dia.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti permasalahan hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait penertiban lahan milik Pemprov Lampung di Sabahbalau. "Mahasiswa berharap ke depan ada pendekatan yang lebih humanis dari pemerintah dan pihak terkait saat melakukan penertiban. Dari 43 rumah warga yang terdampak, baru 7 yang mendapatkan kompensasi. Sisanya harus diperhatikan," ujar Syukron.

Permasalahan banjir di Kota Bandar Lampung juga menjadi sorotan. "Sebenarnya, masalah banjir ini lebih menjadi ranah DPRD Kota Bandar Lampung. Namun, kami tidak akan berlepas tangan karena ada anggota DPRD provinsi yang berasal dari Dapil Kota Bandar Lampung," tuturnya. 

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyerukan kesepakatan yang ditandatangani oleh Syukron, Puji, serta perwakilan dari Pemprov Lampung. Mereka juga memberi ultimatum bahwa jika tuntutan tidak dipenuhi dalam 4 x 24 jam, mereka akan kembali melakukan aksi. Setelah mediasi berlangsung, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 16.00 WIB.