PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

4 BUMN Cari Tambahan Modal Lewat Rights Issue Rp 14,3 Triliun

Pemerintah menyetujui rencana penerbitan saham baru (rights issue) dari empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 12 Jul 2016, 13:21 WIB

Diterbitkan 12 Jul 2016, 13:21 WIB

Pengunjung melintasi layar di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (27/6).Pada pra pembukaan perdagangan saham, IHSG melemah 30,52 poin atau 0,63 persen ke level 4.804,04. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menyetujui rencana penerbitan saham baru (rights issue) dari empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan total potensi dana Rp 14,3 triliun. Rencana rights issue ini merupakan bagian dari program privatisasi Kementerian BUMN 2016 untuk memperkuat permodalan perusahaan pelat merah.

Empat BUMN itu antara lain PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Jasa Marga Tbk, PT Pembangunan Perumahan (PP), dan PT Krakatau Steel Tbk.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro merinci, potensi pengumpulan dana Rp 14,3 triliun itu berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) pemerintah sebesar Rp 9 triliun, dan sisanya Rp 5,3 triliun dari investor publik.

"Harus selesai segera, bisa di kuartal IV, yakni Oktober sampai dengan akhir tahun ini. Kita akan rapatkan lagi Jumat ini," kata dia saat ditemui usai Rakor Privatisasi BUMN di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Untuk diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, WIKA mendapat suntikan modal tunai sebesar Rp 4 triliun, Krakatau Steel tunai Rp 1,5 triliun, PP tunai sebesar Rp 2,25 triliun, dan Jasa Marga mengantongi PMN tunai Rp 1,25 triliun. Total Rp 9 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, mengatakan, seluruh hasil penjualan saham baru ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek bisnis masing-masing BUMN.

Apalagi dengan lahirnya kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), sehingga perusahaan pelat merah pun perlu mempersiapkan instrumen untuk menyerap dana repatriasi.

“Ini momen paling tepat bagi BUMN rights issue. Perlu dibuat rencana yang matang karena akan ada dana besar yang masuk dari tax amnesty. Permintaan surat berharga akan melonjak dalam enam bulan ini dengan harga pasti bagus. Dan yang paling siap adalah BUMN,” harap Darmin.

Penambahan modal tersebut, kata Darmin, akan mengalir ke proyek-proyek infrastruktur prioritas pemerintah, antara lain untuk kebutuhan investasi pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, water treatment plan, pembangunan pelabuhan, pembangunan apartemen menengah dan kawasan industri, serta lainnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman menambahkan, perseroan mendapatkan PMN Rp 1,25 triliun, dan dari investor publik lebih dari Rp 500 miliar. Dengan begitu, sambungnya, total rights issue perusahaan sebesar Rp 1,8 triliun.

"Harus selesai tahun ini, rencananya kita gelar RUPSLB 29 Agustus karena hari ini baru saja persetujuan pemerintah rights issue. Kita harap sudah mendapat dana dari publik sekitar November," terang dia.

Jasa Marga, lanjutnya, juga akan menerbitkan obligasi untuk menyerap dana repatriasi tax amnesty. "Nanti rapat lagi sama Pak Menkeu dan Menteri BUMN, Jumat ini. Supaya diatur bulan apa dikeluarkan, kalau semua menerbitkan dalam waktu bersamaan, tidak laku, rebutan antar BUMN," papar Adityawarman.