Intiland Optimistis Insentif Pemerintah Topang Sektor Properti

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kembali memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro mulai Selasa, 22 Juni hingga 5 Juli2021. Kebijakan ini diperkirakan berdampak terhadap emiten properti. 

Namun, Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi PT Intiland Development Tbk (DILD), Archied Noto Pradono mengatakan dampak dari pengetatan PPKM akan berlangsung sementara. Hal itu mengingat telah digulirkannya vaksinasi COVID-19 yang kian masif. Sehingga Perseroan optimistis kinerjanya tidak akan terpukul dalam.

"Kami pikir ini sementara. Beberapa minggu ke depan kita optimis (akan membaik),” kata dia dalam paparan publik, selasa (22/6/2021).

Di sisi lain, Archied menilai insentif kebijakan yang digelontorkan pemerintah memberikan dampak yang sangat baik bagi sektor properti.

Stimulus tersebut bukan hanya berpengaruh terhadap penjualan produk- produk properti yang nilainya masuk ke dalam kriteria insentif, tetapi juga berimbas kepada produk-produk properti lainya.

Kebijakan tersebut dinilai mampu memberikan efek psikologis kepada masyarakat dengan menumbuhkan kembali keyakinan untuk pembelian properti.

"Saat ini adalah momentum terbaik bagi konsumen dan investor untuk pembelian properti. Pasar properti dalam tren positif seiring meningkatnya permintaan masyarakat dan adanya insentif kebijakan pemerintah,” kata Archied.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Pemerintah memberikan insentif perpajakan untuk sektor properti di Tanah Air. Insentif ini  berupa diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah siap huni di bawah Rp 5 miliar.

Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kebijakan ini ditujuan untuk mendorong penjualan pasokan rumah yang telah dibangun oleh pengembang pada 2020 dan 2021. Mengingat masih banyak yang belum terserap oleh pasar.

"Kemudian (kebijakan ini juga) membantu masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak huni yang sudah ada di pasar perumahan melalui pembebasan PPN," kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 1 Maret 2021.

Berdasarkan data dari asosiasi untuk perumahan nonsubsidi yang nilainya Rp 300 juta sampai Rp 1 miliar masih terdapat stok sekitar 9 ribu rumah. Kemudian untuk rumah seharga Rp 1-2 miliar juga masih terdapat 9 ribu rumah.

"Rp 2-3 miliar ada 4.500 rumah. Rp 3- 5 miliar ada 4.400 rumah. Jadi untuk rumah ini diberikan insentif tadi," kata dia.

Seperti diketahui kriteria rumah tapak dan susun yang diberikan fasilitas 100 persen PPN ditanggung pemerintah untuk rumah di bawah Rp 2 miliar. Sedangkan rumah Rp 2-5 miliar, pemerintah menanggung PPN hanya 50 persen.

Kebijakan ini pun berlaku sampai Agustus 2021 mendatang. "Ini artinya untuk rumah yang ada stok," singkat dia.