Ini Disebut Jadi Hal Penting dalam Divestasi Vale Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Proses divestasi saham PT Vale Indonesia ke pemerintah masih terus bergulir. Divestasi perusahaan tambang nikel ini harus kembali dilakukan agar tetap mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Indonesia, yang berakhir 2025.

Pengamat Ekonomi dan Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi, mengakui jika divestasi Vale Indonesia menjadi peluang bagi Indonesia. “Jadi (divestasi PT Vale Indonesia) ini kesempatan yang bagus untuk Indonesia,” ujar dia, Jumat (28/7/2023).

Namun diingatkan divestasi diharapkan tidak semata-mata mengejar keuntungan bisnis. Namun, menurut proses divestasi akan memberikan manfaat jika pemerintah berkomitmen menggunakan energi bersih dalam menjalankan operasional mengolah biji nikelnya. 

Fahmy juga mengingatkan penerapan tatakelola perusahaan (corporate governance) yang baik harus menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam merampungkan divestasi saham dari perusahaan nikel yang saat ini saham mayoritasnya dikuasai Vale Canada Limited dengan komposisi 43,79 persen.

“Selain itu, divestasi Vale Indonesia ini akan dapat meningkatkan fiskal insentif yang baik,” katanya.

Sejauh ini Mining Industry Indonesia (Mind ID) masih terus berusaha mendapatkan mayoritas saham PT VI. Mind ID ini perwakilan pemerintah Indonesia yang menjadi BUMN yang menaungi industri pertambangan.

Berdasarkan laman informasi pemegang saham Vale, MIND ID saat ini mengusai 20% saham Vale. Kepemilikan saham berikutnya diikuti Sumitomo Metal Mining sebesar 15,03%, Vale Japan Limited 0,54%, dan sisanya publik 20,64%. Hal divestasi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang juga sudah disuarakan DPR RI

Terkait dengan komitmen pasca divestasi, Fahmy berharap, MIND ID sebagai holding BUMN industri pertambangan diharapkan juga bisa menjalankan komitmen untuk melakukan transisi energi bersih di Indonesia. "Ini menjadi hal yang harus diperhatikan," ujarnya.

Sejauh ini, Presiden Jokowi telah mengapresiasi penerapan ESG yang telah dijalankan oleh Vale Indonesia. Apresiasi itu diberikan ketika meresmikan Taman Kehati Sawerigading Wallacea yang berada di pertambangan nikel yang dikelola oleh PT Vale, di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, akhir Maret lalu.

“Ini akan saya perintahkan, segera saya perintahkan kepada seluruh perusahaan tambang di Indonesia mengopi/meniru apa yang telah dilakukan PT Vale,” kata Presiden sebagaimana dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.

Pemerintah tengah berupaya mengakuisisi kepemilikan sejumlah lapangan atau blok minyak dan gas (migas) di Tanah Air yang dikuasai perusahaan asing. Terbaru, PT Pertamina (Persero) Tbk melalui Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Petronas sudah menandatangani perjanjian jual beli akuisisi kepemilikan Shell di Blok Masela.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat mengatakan, keputusan perpanjangan kontrak dan rencana divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk ke BUMN Holding Pertambangan, MIND ID akan diputuskan bulan ini.

Lantas, apakah akuisisi kepemilikan Vale Indonesia oleh MIND ID jadi dipastikan di akhir Juli 2023 ini?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berharap, pencaplokan saham Vale Indonesia bisa terjadi pada sisa bulan ini. Jokowi disebutnya juga akan mengumumkan pembahasan terakhir antara MIND ID dengan Vale Indonesia.

"Mudah-mudahan bulan ini. Nanti kan akan dilaporkan ke Presiden," ujar Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Adapun saat ini MIND ID baru memiliki 20 persen saham Vale. Perusahaan tambang dan pengolahan nikel tersebut pun menawarkan untuk melepas 14 persen saham tambahan. Angka itu lebih besar dari rencana sebelumnya yang sebesar 11 persen.

Soal kesepakatan akhir keduanya, Arifin melihat sudah ada lampu hijau. "Mereka berproses, dan sejauh ini kelihatannya sudah ada titik temu," imbuhnya.

Terkait pencaplokan 14 persen saham Vale, MIND ID juga memberi syarat ingin menjadi pengendali operasional dan konsolidasi keuangan. Arifin bilang, Vale untuk urusan pengendali operasional sebenarnya lebih unggul.

"Operasi kan kemampuan pengoperasian pertambangan kan mereka kan unggul. Kalau mengenai keuangan, itu akan diselesaikan antara dua pihak," pungkas Arifin.