Ekonomi Masyarakat Jadi Fokus BNPP dalam Hadapi Isu JTR di Kabupaten Sanggau Kalbar

Liputan6.com, Jakarta BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk menjadi garda terdepan garis batas negara agar masyarakat aman. Sehingga mereka bisa mencegah segala bentuk hal-hal tak diinginkan di lintas batas negara dari jalur darat atau jalur tak resmi (JTR).

Namun, lokasi resmi PLBN masih belum dapat menjangkau semua aspek strategis, khususnya aspek ekonomi. Garis batas negara yang begitu panjang dan tidak selalu berada dekat dengan Pos Lintas Batas Negara yang resmi, terkadang menjadi kendala tersendiri.

Jika menyangkut temuan warga yang mungkin sedang melintas di garis batas negara, dirasa layaknya perjalanan antar kampung atau kegiatan perjalanan pekerjaan. Khususnya perbatasan RI - Malaysia di lokasi-lokasi yang jauh dari Perlintasan Resmi. Hal itu terkadang menimbulkan kendala dalam hal menunjukkan ketegasan.

Contohnya, Ibu Surya yang ditemui tim survey BNPP pada hari kedua pelaksanaan survey JTR di lokasi Camp Jangkang, Dusun Tapang Peluntan, Desa Sungai Tekam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

“Kami jauh sekali pak gerbang Entikong itu. Sementara suami kerja dekat sini, di kilang sebelah. Sudah ada jaminan perusahaan, tapi warga sini banyak juga yang kerja di kilang dan tak ada stempel, karena sudah tua dan tak sanggup urus-urus surat. Kami jauh, pak dari desa," ujar Ibu Surya seperti disampaikan pihak BNPP kepada wartawan, baru-baru ini.

"Kadang kardus pun juga tak kenal. Untuk makan juga dibantu company kiriman setiap bulan. Untuk tambah-tambah kami bejualanlah dari barang yang juga titip sama manajer tiap bulan dari daftar belanja. Nanti bagi sedikit dia seperti ongkos jalan”, ungkap Ibu Surya yang berbicara dengan beberapa kosakata bahasa Melayu.

Senada dengan ibu Surya, Camat Entikong Kosmas Yul S.Sos, M.Si menegaskan bahwa masalah ekonomi yang terkorelasi jarak tempuh dan sulitnya medan, pasti akan menjadi kendala utama perihal banyaknya warga yang menggantungkan ekonomi mereka ke negara tetangga.

“Saya pikir jalan keluarnya, dengan dibangunnya JIPP (Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan) itu ya sangat membantu masyarakat kami yang dulunya seratus persen menggantungkan kebutuhan pokoknya ke Malaysia, sekarang mereka sudah mulai berbelanja kebutuhan pokok mereka ke wilayah Entikong,” ujar sang camat.

Hasil seurvei JTR di Kabupaten Sanggau ini akan menjadi bahan bagi BNPP dalam merumuskan kebijakan dan program serta mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholder baik di pusat maupun di daerah dalam rangka penanganan lintas batas negara yang semakin komprehensif ke depannya.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP, Robert Simbolon, mengatakan bahwa BNPP bersama instansi terkait akan mengolah hasil survei JTR ini menjadi bahan perumusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan serta lebih akomodatif dalam pengelolaan lintas batas negara.

"Kita harus memikirkan dan merumuskan kebijakan yang akomodatif terhadap realitas dan kebutuhan masyarakat perbatasan terkait aktifitas lintas batas negara," kata Robert.

Lebih lanjut Robert mengatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah secara bersama-sama harus merumuskan kebijakan lintas batas negara yang bisa memenuhi kebutuhan pengamanan perbatasan negara dan kebutuhan penguatan ekonomi masyarakat perbatasan secara serasi dan seimbang.

(Tim BNPP)