Alasan Pemkot Surabaya Liburkan Kegiatan Sekolah Sehari

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan meliburkan kegiatan belajar untuk siswa TK/PAUD, sekolah dasar (SD), SMP, di Surabaya, Jawa Timur pada 26 September 2019.

oleh Agustina Melani diperbarui 25 Sep 2019, 23:07 WIB
Diterbitkan 25 Sep 2019, 23:07 WIB
Asal-usul Nama Jalan Gunungsari Surabaya yang Bakal Diganti Nama Siliwangi
Patung Suro lan Boyo ikon Kota Surabaya karya Sigit Margono. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan meliburkan kegiatan belajar untuk siswa TK/PAUD, sekolah dasar (SD), SMP, di Surabaya pada Kamis, 26 September 2019.

Libur tersebut berlaku baik sekolah negeri dan swasta. Saat dikonfirmasi, Kepala Humas Pemkot Surabaya M.Fikser membenarkan hal tersebut. Meski kegiatan sekolah diliburkan, para siswa juga tetap diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Fikser menuturkan, kegiatan libur tersebut hanya satu hari saja.

"Untuk mengantisipasi demo mahasiswa besar-besaran besok. Khawatir kemacetan. Ini hanya libur satu hari saja, dan mereka masih diberikan tugas,” ujar Fikser saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (25/9/2019).

Sebelumnya, mahasiswa dari sejumlah kampus di Surabaya, Jawa Timur akan menggelar aksi gabungan pada Kamis, 26 September 2019. Aksi gabungan tersebut terdiri dari mahasiswa dan masyarakat.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya,  M.Luthfi Hardiawan menuturkan, ada delapan isu yang ditekankan dalam aksi gabungan tersebut. Hal itu antara lain menolak RUU KUHP, UU KPK, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, mendukung RUU penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS).

Selain itu, menolak dwifungsi aparat, menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan serta menolak represifitas aparat atas kemanusiaan di Papua.

Aksi gabungan ini akan diikuti sejumlah BEM se-Surabaya. "Sejauh ini yang sudah fix dari Unair, UINSA, Ubhara, PPNS PENS, dan masih masih banyak. Redaksional tuntutannya sedang dirumuskan,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Rabu, 25 September 2019.

Ia menambahkan, tuntutan ini juga berkaitan dengan proses sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang kilat dan pasal-pasal yang dirasa sangat aneh.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Polisi Terjunkan 700 Personel

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Jatim) menerjunkan sebanyak 700 personel untuk mengamankan aksi demonstasi mahasiswa menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Surabaya, Jawa Timur.

"Ada 700 personel untuk hari ini. Ada beberapa anggota di Malang, saya siapkan juga. Memang Malang dan Surabaya ini menjadi atensi khusus,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan di depan Gedung DPRD Jatim di Surabaya, seperti dilansir Antara, Rabu (25/9/2019).

Ia menuturkan, kedatangannya ke Gedung DPRD Jatim untuk mengecek ulang kesiapan dan kelengkapan anggotanya. Terutama mengecek penggunana senjata oleh anggotanya.

“Kami cek tadi satu per satu, bagaimana cara penggunaannya. Kapan saat menggunakan gas air mata dan kami cek tidak ada yang membawa senjata, baik itu karena maupun tajam,” ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga mengecek kondisi psikologi dan kesehatan dari anggota yang diterjunkan untuk mengawal aksi mahasiswa. Hal ini dilakukan agar emosi polisi tidak mudah terpancing.

“Ini untuk meyakinkan mereka polisi psikologisnya harus betul-betul siap, siap dalam artian tidak terpancing emosional. Dan kami sudah perintahkan anggota provos, untuk semua mengawasi anggota yang memang melaksanakan pengawasan, jangan sampai nanti mahasiswanya, peserta demonya tertib, anggota saya tidak tertib atau mungkin sebaliknya,” ujar dia.

Polda Jatim menuturkan, akan mengawal mahasiswa hingga dapat menyampaikan aspirasi dengan baik. Akan tetapi, Luki mengimbau mahasiswa untuk melakukan aksi sesuai aturan yang ada.

Ia berharap unjuk rasa dilakukan dengan tertib agar tidak hal yang tidak diinginkan. Hal ini menunjukkan Jawa Timur adalah cinta damai.

“Alhamdullilah kemarin dari beberapa kota kita bisa melihat tidak ada anarkis, masyarakat Jawa Timur cinta kedamaian. Masyarakat Jawa Timur terkenal dengan guyp dan rukunnya,” ujar dia.

Polda Jatim juga akan menyiapkan pasukan Asmaul Husna dengan mengedepankan polisi wanita pada aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Jatim pada Kamis 26 September 2019.

“Kami ke depankan polwan besok kalau dalam jumlah besar. Mudah-mudahan dengan tampilnya polwan polwan yang nanti di depan, ini akan mendinginkan nanti pasukan anggota di belakang,” ujar dia.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya