Pengelola Mal di Jatim Minta Diizinkan Buka saat PPKM Darurat, Begini Alasannya

Liputan6.com, Surabaya - Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur Sutandi Purnomosidi meminta agar pemerintah meninjau ulang penutupan mal jika perpanjangan PPKM Darurat. Sebab, ratusan ribu karyawan tidak mendapat pemasukan dengan adanya penutupan tersebut.

"Harus ditinjau, semua tahu kok kalau di mal itu justru kita penerapan protokol kesehatan jauh lebih ketat daripada pasar tradisional. Semua pengunjung yang masuk mal itu diperiksa ketat, mulai suhu, prokes," ujarnya, Minggu (18/7/2021), dikutip dari TimesIndonesia.

Sutandi menegaskan, mal bukan menjadi tempat penyebaran virus Covid-19. Pihak mal selalu mematuhi peraturan dari pemerintah.

"Tentu kami minta Pak Menko Perkonomian, Pak Menkomarves, untuk kembali meninjau mal. Saya harap meski seandainya PPKM diperpanjang, mal dibolehkan buka, meski hanya kapasitas 25 persen, diperbolehkan dine in dengan 25 persen, seperti terakhir PPKM mikro lalu," terangnya.

Menurut Direktur Marketing Pakuwon ini, di Kota Surabaya saja, pekerja mal yang dirumahkan akibat PPKM darurat mencapai 180 ribu orang.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lebih buruknya, para pekerja mayoritas berstatus outsourcing. Mereka tidak dibayar karena tidak kerja. 

"Hampir mayoritas mereka itu nggak dapat bansos. Sekarang satu mal saja di Surabaya sebut saja PTC sampai 10 ribu pekerja. Di Surabaya saja ada 21 mal, dikalikan saja, berapa yang dirumahkan? Mereka ini, di mal mayoritas UMKM. Hanya sedikit brand-brand besar," ujarnya.

"Tolong ditinjau lagi, perbolehkan mal buka, ini bukan semata keinginan pihak mal, tapi seluruh pekerja mal yang saat ini kehilangan mata pencahariannya. Sekarang saja buka hanya supermarket dan farmasi, omzetnya hanya 10 persen, anjlok," sambungnya.