Sidak Vaksinasi, Bupati Halindra Temukan Disabilitas Tuban Tak Terima Bansos

Liputan6.com, Tuban - Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, masih menemukan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kurang tepat sasaran. Sebab, ada sejumlah penyandang disabilitas diketahui belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Temuan tersebut disampaikan Bupati Tuban ketika meninjau vaksinasi merdeka semeru untuk penyandang disabilitas di salah satu ruangan Mapolres Tuban, Selasa, (10/8/2021).

Ada sekitar 500 orang penyandang disbilitas yang divaksinasi. Dimana, kegiatan vaksinasi itu juga dihadiri Kapolres Tuban AKBP Darman, Dandim 0811 Tuban, dan undangan terkait lainnya.

“Kegiatan di Polres ini saya menemukan masih ada teman-teman disabilitas yang belum menerima PKH,” ungkap Bupati Aditya Halindra Faridzky.

Politisikus Golkar itu menyatakan, dari hasil  temuan itu akan dilakukan update data. Sehingga nantinya masyarakat penerima bantuan mulai dari PKH, BPNT dan seterusnya lebih tepat sasaran.

“Saya minta dibantu oleh seluruh teman-teman media dan masyarakat Tuban apabila menemukan kejadian-kejadian di bawah. Silakan disampaikan kepada kami yang penting bisa dibuktikan secara nyata laporan-laporan tersebut,” tambah Ketua DPD Partai Golkar Tuban.

Selain itu, saat ini Pemkab Tuban tengah membuat program aplikasi terkait update data penerima bansos. Tetapi, aplikasi itu juga masih mengoneksikan data antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah setempat.

“Insyaallah, Minggu depan rencana mau launching program tersebut,” terangnya. 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Lebih lanjut, Bupati Tuban kembali menerangkan Pemkab Tuban juga masih melakukan verifikasi data tingkat bawah terkait penerima bansos dengan melibatkan pemerintah yang ada desa. Termasuk, menggandeng jajaran institusi TNI dan Polri supaya kedepannya bantuan sosial tepat sasaran bagi penerima.

“Kita juga akan mengajak TNI-POLRI untuk bareng-bareng mengupdate data yang ada di masyarakat,” terang mantan Anggota DPRD Provinsi Jatim itu.

Menanggapi persoalan tersebut, Eko Juniarto Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Tuban, menjelaskan sejumlah hal. Diantaranya, syarat utama untuk mendapatkan bansos adalah masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

“Setelah itu untuk mendapatkan PKH harus mempunyai kriteria PKH, yakni ada ibu hamil, punya balita, anak sekolah SD SMP SMA, dan punya disabilitas dan lanjut usia,” pungkasnya.