Dilema Perajin Tempe di Surabaya Hadapi Mulut Pedas Pelanggan

Liputan6.com, Surabaya - Menanggapi lontaran protes dari para pelanggan, perajin tempe di Surabaya mengaku serba salah. Pelanggan merasa kemahalan lantaran harga tempe dinaikkan seiring naiknya harga kedelai yang semula Rp8 ribu per kilogram menjadi Rp12 ribu.

"Kalau saya naikkan harga tempe menyesuaikan bahan baku kedelai yang mahal, pelanggan protes karena kemahalan," kata Tumiasih, perajin tempe di Jalan Sukomanunggal Gang 1 Surabaya saat dikonfirmasi, Rabu (2/3/2022), dilansir dari Antara.

Menurutnya, para pelanggan memang menginginkan harga tempe yang murah atau setidaknya sama dengan saat sebelum harga kedelai melambung tinggi.

"Selanjutnya saya kecilkan ukurannya. Saya jual dengan harga tetap seperti dulu, tetap saja menuai protes. Pelanggan bilang kok kekecilan. Kami jadi serba salah," ujarnya, mewakili perajin tempe lainnya.

Di sepanjang Jalan Sukomanunggal Gang 1 Surabaya terdata sebanyak 12 perajin tempe kedelai dan delapan perajin tempe menjes. Terkenal sebagai salah satu Kampung Tempe di Surabaya, para perajin itu menggeluti usaha tempe secara turun-temurun dari keluarganya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani di sela kunjungan kerjanya di Surabaya menyempatkan mampir ke kampung tempe tersebut pada Rabu sore.

"Tadi juga ada penjual tahu di sana. Saya tanya masalahnya apa kalau sampai harga kedelai sebagai bahan baku utamanya mahal. Mereka sepakat kalau tidak menaikkan harga, ya membuat ukuran yang lebih kecil," katanya.

Menjelang datangnya bulan Ramadhan bagi umat Islam, Puan Maharani menekankan agar seluruh harga barang kebutuhan, termasuk tempe, terjangkau oleh masyarakat.

Untuk itu, Puan mendorong pihak eksekutif atau pemerintah agar dapat menjaga stabilitas seluruh harga kebutuhan pokok.

"Saya sebagai Ketua DPR RI kan hanya sebagai pengawas saja. Kalau pemerintah jangan hanya menangani secara ad hoc. Melainkan juga harus bisa mengurai kelangkaan serta menekan harga-harga barang yang dibutuhkan masyarakat," tuturnya.