2 Tahun Memimpin Surabaya, Eri Cahyadi Sebut Birokrasi Membaik dan Kemiskinan Turun Drastis

Liputan6.com, Surabaya - Eri Cahyadi dan Armuji telah dua tahun memimpin Kota Surabaya sejak dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pada Rabu, 26 Februari 2021.

Eri Cahyadi mengklaim dua tahun memimpin sudah banyak capaian yang dilakukannya. Satu di antaranya adalah terkait penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. Dimana pada 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sukses meningkatkan kategori Indeks Reformasi Birokrasi dari BB (Baik) menjadi A (Sangat Baik).

"Saya meminta kepada seluruh jajaran Pemkot Surabaya untuk berani mengambil sebuah keputusan, berani tatap muka dengan orang untuk memberikan solusi," kata Eri Cahyadi, Selasa (28/2/2023).

Eri Cahyadi juga menyampaikan, untuk mencapai reformasi birokrasi, maka hal yang utama adalah perbaikan dulu dari sisi internal. Misalnya dari hal kecil, Cak Eri melarang keras jajarannya menggunakan sandal dan bermain handphone ketika melayani masyarakat.

"Misal melayani masyarakat pakai sandal jepit. Itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa menghargai dirinya, bagaimana dia bisa menghargai orang lain," tuturnya.

Eri Cahyadi juga meminta jajarannya di tingkat kelurahan dan kecamatan supaya membuka layanan publik di Balai RW. Langkah ini dilakukannya sebagai upaya memangkas reformasi birokrasi dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Sementara sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Eri meminta seluruh nomor pejabat Pemkot Surabaya disampaikan ke publik. Keputusan itu dilakukannya agar para pejabat di lingkup pemkot juga lebih dekat dengan masyarakatnya.

"Sekarang kapan dalam sejarah seluruh nomor telepon pejabat dimasukan ke website dan media sosial. Sehingga orang tahu semua, kalau tidak di Surabaya," ungkapnya.

"Karena pemimpin harus berani menghadapi masyarakatnya, kalau dia takut, maka jangan jadi pejabat. Karena kalau ada warga mengeluh, terus ke siapa," sambungnya.

Baginya, pondasi yang kuat untuk birokrasi itu yang akan bisa mensejahterakan umat. Maka dari itu, ia menegaskan, seluruh pejabat struktural sampai wali kota, harus solutif dan berani bertanggung jawab pada setiap apa yang dikerjakan.

Selain menjadi pejabat yang solutif, Eri menyebut, anggaran setiap Perangkat Daerah (PD), mulai dinas, kecamatan hingga kelurahan juga harus berdampak pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Setiap periodik, ia pun meminta seluruh PD menyampaikan paparan berapa jumlah warga miskin yang sudah berhasil dientaskan lewat anggaran yang digunakan.

"Jadi saya minta paparan berapa ribu orang miskin, pengangguran, yang sudah dibebaskan dengan anggaran itu. Maka dengan anggaran itu bisa kelihatan di tahun 2022, berapa pengangguran yang lepas, miskin ekstrem yang sudah lepas," katanya.

Data satu tahun terakhir mencatat, jumlah warga miskin di Kota Surabaya turun drastis. Pada awal tahun 2022, jumlah warga miskin di Surabaya mencapai 1,3 juta jiwa. Sementara hingga akhir Desember 2022, jumlah warga miskin turun menjadi 219.427 jiwa atau 75.069 KK.

"Maka tahun 2023 ini, 75 ribu KK saya minta sudah kerja semuanya. Dengan model padat karya dan sebagainya. Sehingga anggaran ini benar-benar tepat sasaran," tegas Cak Eri, panggilan lekat Wali Kota Surabaya.