Relawan Solmet Tunggu Arahan Jokowi untuk Dukung Capres 2024, Tak Ingin Indonesia Jadi Negara Gagal

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina menyatakan, pihaknya  tidak akan terburu buru memutuskan dukungan untuk Capres 2024. Selain saat ini semuanya baru dalam tahap bakal calon presiden, koalisi partai yang ada masih belum solid.

"Artinya semua bisa berubah hingga batas akhir pengumuman resmi capres definitif oleh KPU 25 November 2023," ujarnya pada acara diskusi publik 'Refleksi Kemerdekaan RI- Mengapresiasi dan Mendukung Penuh Kinerja Presiden Jokowi Untuk Indonesia Maju" di Kampus Akademi Tunas Bangsa Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2023.

Silfester menyatakan, pihaknya akan menggunakan waktu yang ada untuk mengamati rekam jejak, visi misi dan komitmen capres-cawapres, termasuk berdiskusi dan meminta arahan dari Presiden Jokowi soal keputusan dukungan.

"Presiden Jokowi tentunya sangat paham siapa capres cawapres yang diperlukan Indonesia dan mampu mengatasi situasi dunia yang tidak baik baik saja. Kami tidak mau jangan sampai salah mendukung yang nantinya hanya bisa membawa Indonesia menjadi negara gagal," jelasnya.

Dia menegaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah capres-cawapres yang punya hati, pemberani dan  tidak didikte oligarki parpol dan kekuatan asing.

"Jadi kami tidak akan sembarang mau diajak dukung mendukung capres. Sebagai organisasi resmi yang mempunyai AD/ART dan terdaftar di lembaran negara, kami mempunyai mekanisme tersendiri yang tidak bisa dipengaruhi siapapun, kecuali Presiden Jokowi, dalam menentukan dukungan capres," jelasnya.

Sementara, Ketum KNPI Ilyas Indra mengatakan, pihaknya sepemahaman dengan Solmet, dan akan akan mendukung capres yang bisa melanjutkan pembangunan dan program Presiden Jokowi.

Di bagian Akhir Acara Diskusi diadakan Doa dan Pemotongan Kue Ulang tahun Solmet yang ke 15 yang dideklarasikan tgl 16 Agustus 2008 serta juga Penganugerahan dan Penobatan Untuk Presiden Jokowi sebagai "Bapak Pembangunan Berkelanjutan Indonesia"oleh Keluarga Besar KNPI.